Para mahasiswa saat unjuk rasa di kantor Pemkab Bangkalan (Foto: Moh Iksan)
BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Sejumlah mahasiswa gabungan dari mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) cabang Bangkalan melakukan aksi unjuk rasa di kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, Selasa (31/10/2023).
Aksi gabungan dua organisasi kemahasiswaan itu untuk menyikapi beberapa persoalan yang mereka nilai perlu dilakukan pembenahan dan perbaikan, terutama terkait sistem pendidikan dan pertanian.
Fokus terhadap masalah pendidikan, Koordinator Aksi dari PMII, Samsul Anwar mengatakan, dalam beberapa bulan terakhir, pihaknya membuka posko pengaduan terkait penyalahgunaan pendidikan, khususnya terkait adanya dugaan pungli di beberapa lembaga pendidikan.
Menurutnya, ada beberapa sekolah yang melapor kepada PMII Bangkalan tentang pungutan liar, diantaranya; SMAN Arosbaya, SMKN Tanjung Bumi, SMAN Kamal , SMPN Arosbaya SMPN2 Bangkalan dan MTsN Bangkalan.
“Para siswa diwajibkan memesan atau membeli atribut sekolah terhadap koperasi sekolah dengan harga yang cukup fantastis hingga mencapai Rp. 1,5 juta,” ujarnya.
Dari harga tersebut, kata dia, siswa hanya mendapatkan kain batik, kain rok, kaos kaki, kerudung, ikat pinggang dan baju olahraga. Jika dihitung harga tersebut selisihnya sangat jauh dari harga pasaran.
“Hal ini sangat memberatkan orang tua siswa. Padahal, beberapa bulan lalu PMII Bangkalan sudah bersepatakat diatas kertas dalam bentuk Pakta Integritas dengan Dinas Pendidikan Bangkalan dan Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur mengenai penyelesaian pungutan liar ditingkat SMPN/MTsN sederajat dan SMKN/SMAN. Tetapi kesepatan tersebut tidak dilaksanakan secara riel dan tuntas poblem dilapangan,” katanya.
Untuk itu, dalam aksi tersebut PC PMII Bangkalan membawa sejumlah tuntutan terhadap Pj Bupati Bangkalan terkait pendidikan, antara lain;
- Pj Bupati Bangkalan harus melakukan pembenahan perbaikan di sektor pendidikan di Kabupaten Bangkalan.
- Pj Bupati Bangkalan harus menindak tegas Kadis/PLT, Kacab Pendidikan wilayah Bangkalan dan Kemenag Bangkalan yang jelas-jelas terbukti melakukan pelanggaran tata kelola sekolah.
- Pj. Bupati Bangkalan harus menghentikan jual beli seragam dengan harga tidak wajar dalam bentuk kebijakan yang sah.
- Pj. Bupati Bangkalan harus mendorong terciptanya transparansi di lingkungan tata kelola sekolah.
- Pj. Bupati Bangkalan harus memanggil pihak terkait dalam rangka melakukan koordinasi terkait kebobrokan pendidikan Bangkalan dengan melibatkan PMII Bangkalan.
- Pj. Bupati Bangkalan harus memberikan beasiswa kepada siswa tidak mampu.
- Bilamana tuntutan kami tidak diindahkan dalam kurun waktu 7×24 jam, maka kami akan datang kembali dengan konten yang berbeda.
Sementata itu, koordinator aksi dari GMNI Bangkalan Hasan Basri yang fokus terhadap persoalan agraria dan pertanian mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir banyak lahan pertanian yang beralih fungsi karena banyaknya pembangunan perumahan.
Kondisi itu membuat lahan pertanian di Bangkalan menjadi berkurang sehingga merugikan petani Bangkalan karena lahannya kian terkikis dan pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan mereka.
“Akibatnya, jumlah bahan pokok yang dihasilkan dari petani Bangkalan semakin berkurang dan menimbulkan melonjaknya harga bahan pokok tersebut,” ujarnya.
Untuk itu, GMNI Bangkalan juga membawa sejumlah tuntutan untuk Pj Bupati Bangkalan terkait pertanian, antara lain;
- Segera hentikan alih fungsi lahan produksi pertanian di daerah kabupaten Bangkalandan tegak lurus terhadap regulasi untuk kesejahteraannya petani.
- Menuntut pemerintah daerah kabupaten Bangkalan merealisasikan Peraturan Daerah kabupaten Bangkalan No 5 Tahun 2013 Tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- Mendesak pemerintah peningkatan kualitas penyuluh pertanian dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya penyuluh yang ada dalam penyelenggaraan penyuluhan.
- Segera melakukan identifikasi Penguasaan, Pemanfaatan, Pemilikan, Pengelolaan Tanah/IP4T di Lahan eks HGU Perkebunan, HGU perkebunan Terlantar dan Kawasan Hutan Dalam Pengelolaan Khusus/KHDPK.
- Mendesak agar harga bibit, pupuk, obat-obatan dan seluruh sarana produksi pertanian sesuai dengan regulasi yang ada.
- Mendesak Pemerintah Bangkalan untuk melakukan pengawasan terhadap realisasi pembagian Alsintan beserta pupuk bersubsidi kepada petani di Kota Bangkalan.
- Meminta Pemerintah Bangkalan melalui Dinas terkait untuk menjamin ketersediaan ALSINTAN dan pupuk bersubsidi kepada para petani yang ada di Bangkalan.
- Mendesak pemerintah untuk meningkatan kualitas penyuluh pertanian dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya penyuluh yang ada dalam penyelenggaraan penyuluhan.
- Adanya evaluasi secara struktural di rungan lingkup pihak terkait dan penyediaan beasiswa anak petani yang konsen dipertanian.
