Nasional, Lingkarjatim.com,- Dinas Pendidikan Kota Bogor mendiskualifikasi 208 pendaftar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi tingkat SMPN karena diduga memalsukan data kependudukan serta mengubah alamat dalam Kartu Keluarga (KK).
“Berdasarkan data akhir hasil verfikasi dari 297 (pendaftar) yang bermasalah akhirnya ada 208 yang langsung didiskualifikasi atau dicoret dan tidak masuk dalam daftar calon siswa baru SMPN di Kota Bogor,” kata Kepala Dinas Pendididikan Kota Bogor Sujatmiko Baliarto, Jumat, 14 Juli 2023.
Dinas Pendidikan Kota Bogor sebelumnya menemukan 297 pendaftar PPDB Zonasi yang diduga bermasalah. Setelah diverifikasi 89 di antaranya mengalami kesalahan teknis sementara sisanya memalsukan data.
“208 siswa yang didiskualifikasi ini mayoritas data kependudukan yang didaftarkan dalam sistem PPDB tidak sesuai dengan data di lapangan,” kata dia.
Sujatmiko menuturkan ada 8.230 calon siswa di Kota Bogor yang mendaftar PPDB zonasi tingkat SMPN via online. “Hanya 3.521 siswa yang diterima,” kata dia.
Pemerintah Kota Bogor masih terus memverifikasi ulang data pendaftar PPDB hingga nanti di tahap pendaftaran ulang di sekolah tujuan. Hal ini untuk meminimalisir kesalahan sebab jarak waktu pendaftaran hingga proses verifikasi cukup singkat
“Ada verifikasi lagi. Apabila ditemukan lagi (kecurangan) dalam proses daftar ulang, nanti kami gugurkan,” katanya.
Sederet Modus Kecurangan PPDB Zonasi, Pakai KK Palsu Hingga Kontrakan Kosong Jadi Alamat Rumah. Tim khusus yang dibentuk Wali Kota Bogor Bima Arya menemukan sejumlah modus manipulasi data kependudukan agar calon siswa bisa diterima pada penerimaan peserta didik baru (PPBD) sekolah favorit.
Tim khusus terdiri atas inspektorat, asisten bagian pemerintahan, kadisdukcapil, kadisdik dan enam camat yang ada.
Bima Arya sendiri turun langsung untuk mengecek data kependudukan calon siswa pendaftar PPDB dengan melakukan verifikasi di lapangan, apakah data sesuai dengan alamat tinggal calon siswa
Dengan menggunakan sistem zonasi, PPDB memberlakukan jarak tertentu dalam proses penerimaan siswa. Akibatnya, banyak orang tua yang memindahkan alamat KK anak mereka ke dekat sekolah favorit.
Bima menindaklanjuti laporan masyarakat di media sosial yang mengungkap adanya indikasi kecurangan dalam proses PPDB.
Jumat, 7 Juli 2023 pekan lalu, ia melakukan inspeksi mendadak ke SMPN 1 Kota Bogor dan SMAN 1 Kota Bogor yang lokasinya bersebelahan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Dinas Pendidikan Kota Bogor. “Hasil di lapangan menunjukkan bahwa ditemukan banyak pelanggaran,” kata Bima. Jumat, 7 Juli 2023 seperti dilansir dari Antara.
