Surabaya, Lingkarjatim.com,- Anggota komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Mathur Husairi angkat bicara perihal polemik pendidikan yang terjadi di Jawa Timur, mulai dari masalah PPDB hingga dugaan terjadinya permainan jual beli seragam dengan kedok koperasi siswa.
Prihal PPDB, Mathur menyinggung adanya celah yang sangat bisa dimanfaatkan oleh oknum untuk bisa mensiasati agar bisa diterima di sekolah yang di inginkan.
“Masyarakat berbondong-bondong untuk pindah KK, bahkan dimudahkan dengan hanya selembar surat keterangan domisili, dan ini akhirnya merampas hak warga surabaya yang semestinya dia terakomodir dengan sistem zonasi ini,” ucapnya saat rapat paripurna DPRD Jatim Senin (24/07/23).
Tidak hanya sistem PPDB, Mathur juga menyinggung prihal praktik jual beli seragam yang terjadi bertahun-tahun dengan kedok koperasi siswa, padahal menurutnya pada saat siswa lulus tidak ada bagi-bagi sisa hasil usaha (SHU) dari koperasi yang dimaksud.
“Jangan sampai seragaman tapi dimanfaatkan untuk keuntungan pihak-pihak tertentu,” tuturnya.
Anggota DPRD Jatim dari Madura itu juga merinci bahwa jumlah sekolah yang ratusan dibawah naungan Dinas Pendidikan Privinsi sangat menggiurkan apabila dimanfaatkan untuk mencari keuntungan.
“Berapa miliar itu keuntungan yang didapatkan dengan fee 20 persen, dan ini diakui oleh kepala sekolah yang datang ke rumah,” lanjutnya.
