Oleh : Abdul Mukhlis*
Partai NasDem beberapa waktu lalu menyelenggarakan Rakernas 2022 sebagai instrumen untuk menjaring calon presiden yang akan diusung seiring beberapa partai politik yang sudah mengorganisir diri dalam upaya membangun koalisi seperti Koalisi Indonesia Bersatu yang dimotori oleh Partai Golkar, PPP dan PAN.
Teuku Taufiqulhadi, ketua DPP mengatakan bahwa rakernas tidak hanya sekedar menjaring calon presiden 2024, tetapi juga menyatukan keterbelahan yang terjadi di tengah masyarakat.
Pembelahan yang sudah sampai ke tingkat sangat mengkhawatirkan karena sudah ke tahap menganggap pihak berseberangan dalam politik tidak pantas lagi dianggap manusia.
Namun Ketua SC, Prananda Surya Paloh hanya menyerahkan nama-nama yang masuk dalam bursa pencalonan presiden yang akan didorong kepada Ketua Umum, Surya Paloh dalam penutupan. Bagaimana dengan formulasi mengatasi keterbelahan bangsa yang diakibatkan oleh momentum pilpres sebelumnya?
Solusi dari pembelahan itu tidak mendapat perhatian serius melainkan lebih fokus pada penjaringan bakal capres yang akan diusung melalui usulan DPW. Terdapat 32 DPW Nasdem yang menjagokan Anies R. Baswedan yang saat ini masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta itu maju sebagai bakal calon Presiden. Di posisi kedua, Ganjar Pranowo dengan total 29 DPW. Erick Thohir, Menteri BUMN diusulkan oleh 16 DPW. Terakhir, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa diusulkan oleh 13 DPW.
Dari empat besar usulan itu, hanya tiga nama yang diusulkan yaitu Gubernur DKI Jakarta Anies R. Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Panglima TNI, Andika Perkasa yang disampaikan dan akan mengerucutkan menjadi satu nama untuk diusung sebagai capres definitif. Namun, Erick Tohir yang masuk di peringkat ketiga tidak termasuk tiga nama yang disampaikan?
Beberapa masalah mendasar kalau Partai NasDem ingin mengusung capres tertentu. Pertama, jumlah kursi di DPR RI tidak mencukupi presidential threshold dan dilakukan sebelum rakernas, konvensi atau sebutan lainnya untuk mencapai 20%.
Kedua, koalisi yang dibangun harus melepaskan kepentingan-kepentingan parsial anggotanya dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dalam merumuskan arah pembangunan ke depan.
Ketiga, komitmen bersama dalam memilih calon presiden yang akan diusung tidak hanya berdasarkan pada elektabilitas melainkan juga mempunyai rekam jejak, diterima lebih banyak masyarakat yang hetrogen dan memiliki integritas kebangsaan dan nasionalisme.
Keempat, sebagai konsekuensi dari sebuah kontestasi, jika pada akhirnya harus kalah dalam pertarungan pilpres, tekad untuk membangun budaya oposisi yang didasarkan oleh cita-cita politik bersama. Ini penting dilakukan untuk menciptakan control of power dan pollical culture yang mengedepankan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi atau kelompok.
