BANGKALAN, Lingkarjatim.com– Beberapa minggu terakhir Dinas pendidikan kabupaten Bangkalan sedang mendapatkan sorotan dari masyarakat, bahkan tanggal 26 Desember 2019 massa dari organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bangkalan yang di gawangi oleh Arif Qomarudin sempat turun ke jalan melakukan aksi dan menuntut Kepala Dinas pendidikan untuk mundur dari jabatannya apabila tidak sanggup menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di lembaga yang dipimpinnya.
Seperti ketidak jelasan sistem dan prosedur beasiswa, ketimpangan baik dari segi sarana dan prasarana pendidikan maupun tenaga pendidikan antara di kota dan di pelosok desa, serta banyaknya jabatan kepala sekolah yang masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt).
Terakhir Kamis 2 Januari 2020, massa PMII kembali mendatangi kantor dinas pendidikan Kabupaten Bangkalan untuk melakukan audiensi bersama dengan koordinator wilayah se-Kabupaten Bangkalan yang dilaksanakan di kantor UPT Kecamatan Bangkalan.
Dalam kesempatan tersebut Kepala dinas pendidikan dan jajarannya dianggap belum mampu melakukan tugas dengan baik sehingga tidak sedikit sekolah yang masih melakukan manipulasi data di dapodik.
Dalam kajian bulanan Lembaga Kajian Sosial Demokrasi (Leksdam) yang dilaksanakan Kamis 2 Januari 2019 menghasilkan beberapa pandangan terkait permasalahan yang ada di dinas pendidikan Kabupaten Bangkalan. “Apapun alasan serta jawaban dari dinas pendidikan terhadap beberapa persoalan pendidikan di Kabupaten Bangkalan, kami hanya ingin mengatakan bahwa sekarang sudah tahun 2020, sudah waktunya merubah pola pikir dan pola kerja” ucap Direktur Leksdam, Misbah.
Menurutnya di tahun baru ini sudah waktunya merubah pola pikir, dari hanya bekerja untuk sekedar menggugurkan kewajiban menjadi sebuah pengabdian, merubah pola kerja dari pasif menjadi aktif menjemput bola untuk memberikan pelayanan yang terbaik.
Tidak hanya itu, bahkan Leksdam menyayangkan terkait beberapa permasalahan seakan-akan dibiarkan berlarut-larut tanpa ada solusi yang kongkrit. “Kami rasa jika ada kemauan tidak ada masalah yang tidak ada solusinya, yang penting ada kemauan untuk duduk bersama mencari jalan keluar yang terbaik,” lanjut Misbah optimis bahwa setiap permasalahan yang dihadapi oleh dinas terkait tidak akan berlarut-larut jika ada kemauan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Misbah mencontohkan polemik sistem dan prosedur penerimaan beasiswa, apabila ada keterbukaan dari dinas pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat maka tidak akan ada saling curiga dan saling menyalahkan. “Seperti masalah beasiswa, BOS, BSM dan berbagai jenis bantuan lainnya, buka saja data penerima lengkap bersama dengan nama dan alamat penerima agar masyarakat luas bisa dengan mudah mengakses dan bisa ikut andil mengawasi program tersebut agar tidak disalah gunakan, Sekarang sudah era internet, mestinya masyarakat tidak perlu datang ke kantor untuk hanya sekedar minta data, cukup lewat handphone masyarakat luas sudah bisa mengakses data-data itu”, lanjut Misbah memberikan contoh permasalahan yang akhir-akhir ini hangat menjadikannya perbincangan di masyarakat bawah.
Terakhir, pria asal Modung ini mengatakan bahwa yang sulit jika tidak ada kemauan dari pihak terkait untuk menyelesaikan masalah untuk maju dan lebih baik.
“Ya lain hal, jika memang tidak ada kemauan untuk menyelesaikan apa lagi kalau ada niat mencari keuntungan dengan kedok pengabdian ,” ucapnya sambil tersenyum. (Hasin)
