Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Jatim Mathur Husairi menyayangkan prihak masih adanya sekolah yang menjual buku dengan cara apapun.
“Ini sangat disayangkan dan mencoreng lembaga pendidikan negeri, sudah ada BOS dan BPOPP. Knp sekolah jualan buku?,” Ucapnya menyayangkan.
Mathur lantas memplesetkan bahwa progran andalan Gubernur Jawa Timur TisTas yang merupakan singkatan dari gratis dan tuntas menjadi Gratis Terbatas.
Hal tersebut menurutnya dikarenakan Bantuan Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) selama periode ini belum sepenuhnya dipenuhi 100% oleh pemerintah.
Bahkan Mathur sapaan akrabnya menyatakan bahwa sampai ada sekolah yang menyiasati dengan dana partisipasi dari wali siswa melalui komite sekolah.
“Persoalan kemudian apakah ini tidak memberatkan?,” Lanjutnya mempertanyakan langkah sekolah yang sampai melakukan berbagai cara tersebut.
Dalam hal ini Mathur menyarankan pihak sekolah bisa transparan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS).
“Sampaikan keterbatasan dana dan Musyawarahkan dengan komite termasuk wali siswa untuk mencari solusinya,” ucap Mathur menyarankan kepada semua lembaga untuk transparan menggunakan dana BOS sekolah.
“Terkait kasus dugaan jualan buku yg dilakukan oleh pihak sekolah, ini sangat disayangkan. Sekolah harus membebaskan siswa membeli buku diluar sekolah yg bisa saja harganya tidak sama. Sekolah jg harus mengizinkan siswa menggunakan foto copy.
Apalagi tahun ini sudah ada anggaran dari dana BOS untuk belanja buku paket digital, sudah seharusnya ini dimanfaatkan dengan baik. Sekarang sudah era digital, seharusnya sudah paperless tidak lagi berbasis kertas (buku). Intinya sekolah jangan jualan,” pungkasnya menegaskan bahwa lembaga sekolah tidak boleh berbisnis dengan siswanya.
