BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, Mathur Husyairi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bangkalan, Senin (13/01).
Sidak itu dilakukan untuk mengklarifikasi ke pihak sekolah terkait adanya pengaduan dari beberapa wali siswa terkait dana partisipasi yg diminta ke wali siswa melalui Komite Sekolah.
Mathur menyampaikan, seyogyanya sudah tidak boleh ada lagi sumbangan terkait penyelenggaraan pendidikan dengan adanya program Pemprov berupa TisTas (BPOPP) dan dana BOS.
“Masalahnya apakah dana BOS dan BPOPP itu sudah mengcover biaya penyelenggaraan pendidikan di semua SMA di Jawa Timur yang tentunya biayanya tidak sama, lebih-lebih antara swasta dan Negeri yang sangat jomplang,” ujar dia.
Dalam sidaknya itu, politisi Fraksi PBB itu juga meminta kepada kepala sekolah untuk menyampaikan apa saja kebutuhan yang mendesak dan mengkomunikasikan dengan baik ke pihak komite dan wali siswa.
“Jika sumbangan sukarela tak boleh ada paksaan, apalagi pakai surat pernyataan sumbangan sukarela,” kata dia.
Selain itu, dia juga menekankan kepada semua Komite Sekolah agar menjadi mediator yang baik antara kepentingan sekolah dan wali siswa agar tidak terjadi miss komunikasi.
“Jangan sampai ada anggapan dari wali siswa bahwa komite jadi corongnya sekolah, ini terbalik. Komite Sekolah seharusnya menjadi corong orang tua atau wali murid,” ucap dia.
Tak hanya itu, Mathur juga menekankan kepada pihak sekolah agar transparan dalam pengelolaan keuangan dari segala sumber (BOS dan BPOPP) salah satunya dengan melibatkan Komite dan perwakilan orang tua dalam penyusunan RAPBS dan sampaikan laporan pertanggungjawaban dalam rapat dengan wali siswa.
“Tata kelola yang transparan akan mengurangi kecurigaan dan fitnah dalam tata kelola keuangan di sekolah,” kata dia.
Sementara itu, Kepala sekolah SMAN 1 Bangkalan Maria Ulfa mengatakan, permintaan sumbangan itu dilakukan karena keterbatasan pihak sekolah dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
“Karena kami memang membutuhkan itu, makanya kami minta,” ucap dia.
Terkait besaran dana yang sudah ditentukan, Maria mengaku, hal itu merupakan hasil kesepakatan komite sekolah dengan wali siswa.
“Bukan kami yang menentukan, itu berdasarkan hasil kesepakatan dengan wali murid waktu rapat. Bahkan kami tidak ikut-ikutan meminta, yang minta itu komite, semuanya kami serahkan ke komite,” kata dia.
Maria juga mengatakan, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Bangkalan harus mendapatkan dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, sekolah maupun masyarakat.
“Ini kan juga bagian dari peningkatan kualitas pendidikan di Bangkalan. makanya semua unsur harus mendukung, baik pemerintah, sekolah dan masyarakat yang dalam hal ini wali murid,” ucap dia. (Moh Iksan)
