SIDOARJO, Lingkarjatim.com – Komisi A DPRD Sidoarjo memanggil sejumlah pejabat Pemkab Sidoarjo. Pemanggilan tersebut terkait belum carinya uang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga bulan April Tahun 2023.
“Kami mohon maaf kepada para ASN atas molornya pencairan TPP. Tapi per hari ini berkas perbaikan sudah kami kirim ke Kemendagri. Insyaallah sebelum 17 April TPP pegawai Sidoarjo cair,” kata Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Pemkab Sidoarjo, Arif Mulyono usai hearing, Selasa (11/04/2023).
Menurut Arif keterlambatan itu karena lbelum ada persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan masih ada beberapa dokumen pemohonan pencairan TPP yang harus diperbaiki.
“Dokumen-dokumen itu divalidasi Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekjen Kemendagri. Koreksinya memang lebih detail dari sebelumnya. Dulu kita masih sembrono di dokumen dan sekarang harus benar-benar diperhatikan dan berhati-hati karena menyangkut uang negara,” ujar Arif.
Arif menambahkan, pihaknya sudah tiga kali mengoreksi kesalahan-kesalahan dalam dokumen pengajuan TPP bagi 250 jabatan dari 4.500 ASN senilai Rp 210 miliar itu. Pihaknya berjanji akan memaksimalkan upaya perbaikan itu yang masih dalam proses itu. Bahkan pihaknya juga terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kemendagri.
“Awalnya memang di bulan November itu sampai 30 persen dan Januari sampai 60 persen. Baru kemarin kita sudah kirim berkas dan perbaikannya 100 persen. Afirmasinya Insyaallah prosesnya sudah di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sekarang kita sudah menunggu hasilnya,” terangnya.
Hal yang sama disampaikan Sekda Sidoarjo, Andjar Surjadianto. Menurutnya TPP ASN Pemkab Sidoarjo bakal cair sebelum 17 April 2023 atau sebelum Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah.
“Sudah hampir mendekati. Prosesnya secepatnya bakal cair sebelum lebaran,” ujarnya.
Sementara Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, M Dhamroni Chudlori berharap pencarian sebelah 17 April itu tidak boleh beleset atau molor lagi. Hal ini karena sudah ditunggu para ASN Pemkab Sidoarjo.
“Kalau bisa cair maka rapelan tiga bulan harus diselesaikan. Kalau perlu Tunjangan Hari Raya (THR) pun harus dicairkan. Karena momennya lebaran (Idul Fitri 1444 Hijriyah). Keterlambatan itu juga harus jadi bahan evaluasi agar tidak mengecewakan ASN Pemkab Sidoarjo,” tukasnya. (Imam Hambali/Hasin)
