SUMENEP, Lingkarjatim.com — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat Kabupaten Sumenep dengan tegas menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum. Demokrat Sumenep tetap setia di bawah komando Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Demokrat.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sumenep, Akhmad Jazuli mengatakan, pihaknya tetap patuh di bawah komando Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono sesuai dengan Kongres Partai Demokrat yang dilaksanakan di Jakarta, bulan Maret 2020 lalu. KLB itu di Deli Serdang, Sumatera Utara itu, kata dia adalah abal-abal.
“Saya sebagai kader partai yang setia tegak lurus di barisan AHY, bisa mengatakan KLB itu abal-abal, dan dengan kata lain itu KLB bodong,” kata Anggota Komisi IV DPRD Sumenep tersebut saat dikonfirmasi media ini, Sabtu (06/03/2021).
Alasannya, kata Jazuli, salah satunya karena saat proses pemilihan berlangsung, Ketua Umum terpilih, Moeldoko tidak ada di tempat. Kendatipun hadir, kata Jazuli, pasca Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Demokrat versi KLB.
“Kendatipun hadir, Pak Moeldoko itu hadir setelah proses pemilihan selesai. Tapi saat dipilih bersama Pak Marzuki Alie, Pak Moeldoko tidak ada di tempat. Dan peserta itu tertuju pada Pak Moeldoko. Meskipun itu disetting sebelumnya,” ungkap Pengurus DPC Demokrat Sumenep Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi itu.
Selain itu, Jazuli mengungkapkan, KLB yang diselenggarakan itu juga terkesan aneh. Pasalnya, KLB itu dilaksanakan dalam waktu yang sangat singkat. Dari awal hingga akhir, hanya berlangsung selama 40 menitan. Sehingga hal itu dianggap sebagai proses kongres tercepat di dunia.
“Pak Moeldoko itu terpilih sebagai ketua umum versi KLB, dengan proses KLB tercepat di dunia, proses KLB itu dari pembukaan sampai selesai hanya berlangsung selama 40 menit. Ini KLB tercepat di dunia,” tegasnya.
Kendatipun KLB itu kata Jazuli tidak sah, namun apa boleh buat dengan posisi Moeldoko saat ini di pemerintahan. Ia menduga, ada orang-orang di sampingnya yang mengamini terjadinya KLB itu, yang mana, kata Jazuli mereka memang orang-orang yang ingin merusak dan merongrong Partai Demokrat.
Lebih lanjut, Jazuli mengungkapkan, alasan lain yang membuat dirinya tidak mengakui hasil KLB itu, karena ketua umum terpilih, sebelumnya memang tidak memiliki KTA Demokrat. Malahan, dia terdaftar di partai lain. Sehingga ia menganggap, tidak elok jika Moeldoko mengganggu partai lain.
“Seharusnya dengan demokrasi saat ini, ya Pak Moeldoko diberi deadline, artinya jangan mengobok-obok partai orang lain. Apalagi Pak Moeldoko itu sebelumnya memang tidak punya KTA Demokrat, dia sebelumnya di Hanura. Saya punya fotonya itu,” katanya.
Senada dengan Jazuli, sebelumnya Sekretaris DPC Demokrat Sumenep, Indra Wahyudi juga mengatakan, DPC Demokrat Sumenep menolak hasil KLB yang diselenggarakan sekelompok orang di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kata Indra, DPC Demokrat Sumenep solid di bawah komando AHY.
“Ya intinya kita tetap berkiblat kepada keputusan Kongres V. Bahwa kepengurusan itu Ketua Umum-nya adalah Mas AHY,” kata Indra saat dihubungi media ini melalui sambungan WhatsAppnya, Sabtu (06/03/2021).
Sementara itu, Moeldoko mengklaim KLB tersebut sudah konstitusional. KLB yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara itu sudah sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat. Selain itu, Moeldoko juga mengatakan, dirinya hadir ke KLB itu dengan suka rela.
“KLB ini adalah konstitusional seperti yang tertera dalam AD/ART,” kata Moeldoko saat berpidato di lokasi pelaksanaan KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jum’at (05/03/2021), seperti dilansir dari channel YouTube Kompas TV. (Abdus Salam).
