SURABAYA, Lingkarjatim.com– Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Mathur Husyairi kembali melayangkan kritik pedas kepada Pemerintah Provinsi Jatim.
Pasalnya, memasuki bulan Maret tahun 2020, dokumen APBD tahun 2020 yang sudah di sahkan belum juga sampai di meja DPRD Jatim.
Menurut politisi Partai Bulan Bintang (PBB) itu merupakan pembatasan atas kewenangan dewan, bahkan pria kelahiran Sambas itu dalam status Twitternya menandai tokoh utama Jatim seperti @KhofifahIP, @Jatimprov, @bpkri, @bpkad_jatim, @KPK_RI, @antikorupsi, @putradahlan4, @mauliye.
“Siapa yang sebenarnya menjadi pecundang ini?,” kata pentolan Aktivis Jawa Timur itu. Kamis (5/03/2020).
Sebelumnya, Mathur juga pernah melakukan interupsi yang disampaikan dalam sidang Paripurna Laporan Reses I 2019-2024. Sebab, dokumen APBD tersebut sangat sulit didapatkan oleh anggota legislatif walaupun dokumen itu sudah disahkan.
Pasalnya, sejak pembahasan akhir tahun 2019 lalu, hingga saat ini DPRD Jatim belum mendapatkan dokumen resmi APBD 2020.
Politisi asal Dapil 14 (Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep) ini meminta agar tim anggaran eksekutif segera menyerahkan dokumen APBD 2020. Hal ini sangat penting karena akan digunakan sebagai dasar dalam menjalankan fungsi kontrol DPRD Jatim terhadap pelaksanaan APBD 2020.
“Saya selaku anggota DPRD dapil 14 meminta agar ekskutif segera menyerahkan dokumen APBD 2020. Ini penting sebagai dasar untuk melakukan kontrol dan pengawasan,” ucap Mathur di Ruang paripurna yang dihadiri seluruh anggota DPRD Jatim, Sekdaprov dan sejumlah pimpinan OPD.
Mathur bahkan menduga, hal seperti ini sepertinya ada unsur kesengajaan dari eksekutif agar dokumen APBD 2020 menjadi dokumen terbatas dan rahasia. “Saya anggap sangat tak mencerminkan CETTARnya gubernur yang digembar-gemborkan selama ini,” imbuhnya lagi.
Politisi Partai Bulan Bintang ini mengaku sudah berusaha mendapatkan dokumen APBD 2020, namun selalu gagal. Bahkan ia mengaku mendapat informasi, bahwa selama ini memang DPRD Jatim tak pernah dikasih Dokumen APBD yang telah ditetapkan dan disahkan.
“Jadi selama ini dewan hanya pegang Rancangan APBD bukan APBD yang telah disahkan. Ini menjadi preseden buruk di era keterbukaan informasi publik dan transparansi anggaran,” tegas Matur yang berharap segera mendapat jawaban dan tindakan dari eksekutif. (Khoiron Gazan)
