SAMPANG, Lingkarjatim.com – Dewan Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Provinsi Jatim membeberkan potongan anggaran realisasi program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Covid-19 di Kabupaten Sampang, tercatat setiap lembaga pendidikan Islam yang menjadi penerima bantuan harus menyetor sejumlah uang sesuai dengan persentase yang diminta oleh pihak tertentu.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPW FKDT Provinsi Jatim, Satuham Akbar, ia mengatakan bahwa realisasi program BOP di Kabupaten Sampang untuk pengadaan barang di akomodir oleh FKDT setempat, sayangnya setelah realisasi program tahap kedua, ada sejumlah pihak diduga mengambil keuntungan dari pengakomudiran tersebut.
“Tahap pertama yang melalui kami setiap lembaga penerima ditarik uang 3.500.000 untuk pengadaan barang dan nyata barangnya,” katanya.
“Nah diluar FKDT ada laporan pemotongan hingga 60 persen namun tidak ada barang, termasuk di Sampang, dan ini sangat liar, kami punya datanya,” timpalnya.
Dikatakannya, kondisi tersebut sudah diproyeksikan sebelum program kegiatan yang bertujuan untuk meminimalisir sebaran virus corona atau covid-19 tersebut terealisasi tahap kedua dan ketiga, sehingga pihaknya memutuskan untuk tidak ikut mengawasi, terlebih pihaknya tidak memegang SK pencairan dana.
“Katanya sich pak dewannya minta 20 persen, setelah ini koordinatornya 20, bahkan informasi yang kami terima lembaga penerima hanya mendapat 20 persen,” imbuhnya.
“Kami tegaskan bahwa realisasi program tahap kedua dan ketiga bukan tanggung jawab kami, kalaupun ada anggota FKDT yang ikut berperan dibawah, itu mungkin saja dimintai tolong oleh lembaga penerima bantuan,” tuturnya.
Sebelumnya, Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Sampang menelisik data penerima program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) di Kabupaten Sampang.
Alhasil, ditemukan 137 penerima BOP untuk meminimalisir sebaran virus corona atau covid-19 itu bermasalah, sebut saja untuk madrasah diniyah takmiliyah (MDT) ditemukan 31 lembaga bermasalah dari 334 penerima, Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) tercatat 56 penerima bantuan bermasalah dari 345 lembaga penerima dan Pondok Pesantren (Ponpes) terdapat 62 penerima dan ditemukan kejanggalan 50 lembaga.
Artinya untuk data penerima BOP pada tahap kedua tersebut terdapat 137 lembaga yang perlu dilakukan kroscek ulang setelah ditemukan kejanggalan oleh Jaringan Kawal Jawa timur (Jaka Jatim) Korda Sampang beberapa waktu yang lalu.
Kepala Kementrian Agama Sampang Pardi melalui Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD dan Pontren) Dayat mengklaim untuk bantuan BOP dimasa covid-19 tersebut pihaknya mengaku hanya dilibatkan pada tahap kedua karena menerima data penerima bantuan dari Kemenag RI.
Sejurus kemudian, pihaknya mengaku setelah data tersebut dikroscek ditemukan ratusan lembaga penerima yang tidak sesuai dengan data dilapangan, mulai dari alamat hingga nama lembaga yang tidak sesuai. (Abdul Wahed)
