BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Warga Desa Lajing, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan kembali mendatangi kepala desanya setelah beberapa waktu lalu juga datang dengan jumlah yang hampir sama.
Mereka mendatangi kepala desanya lantaran merasa tidak puas terhadap data penerima bantuan sosial (bansos). Mereka menganggap bansos di desa Lajing tidak tepat sasaran.
Salah satu warga Dusun Pocogan 3 Desa Lajing, Nurhayati mengatakan, selama ini bansos di desanya hanya diberikan kepada keluarga atau kerabat dari perangkat desa.
“Yang dapat hanya orang-orang kepala desa, yang sebenarnya tidak layak mendapatkan bantuan itu,” kata dia, usai mendatangi kepala desanya, Senin (22/06).
Menurutnya, mereka hanya mewakili masyarakat yang lain yang seharusnya layak mendapatkan bansos tapi tidak mendapatkan, agar bansos itu benar-benar tepat sasaran.
“Kami hanya ingin bansos ini disalurkan ke orang yang benar-benar layak, tidak seenaknya diberikan ke orang-orang perangkat desa,” ucap dia.
Menanggapi tuntutan masyarakatnya, Kepala Desa Lajing, Sohib menyampaikan, masyarakatnya hanya salah paham, karena ada video klip presiden yang diedit bahwa semua orang mendapatkan bantuan.
“Alhamdulillah hari ini kita jelaskan dan mereka memahami dan sepakat. Selanjutnya kita akan mengubah peraturan kepala desa untuk tambahan yang 300 ribu per bulan selama tiga bulan, dan kita pasrahkan ke masyarakat untuk pendataannya agar mereka tahu dan puas,” kata dia.
Terkait tuduhan masyarakat bahwa penerima bansos hanya dari keluarga perangkat desa, Sohib menjelaskan, sampai saat ini, untuk yang BLT DD pihaknya sudah melakukan verifikasi langsung sesuai petunjuk teknis.
Sementara untuk yang BPNT, lanjut dia, datanya diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), pihaknya hanya menerima data, dan tugasnya hanya memverifikasi data itu orangnya masih ada atau tidak, sehingga pihaknya tidak bisa berbuat banyak.
“Nah masyarakat menganggapnya dari beberapa bantuan itu, baik BLT, BPNT dan bansos yang lain semuanya dikira desa yang melakukan pemetaan, padahal sudah ada datanya di DTKS,” lanjut dia.
Dia mengaku, untuk penerima BLT DD selanjutnya akan dilakukan verifikasi ulang menyesuaikan dengan aspirasi masyarakat.
“Kalau mamang itu dirasa tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, maka akan kita coret dan kita ganti, tapi kalau memang dirasa sudah sesuai maka kita lanjutkan,” kata dia.
Ditanya soal tranparansi data, Sohib menjawab, pihaknya sudah transparan dengan menempelkan daftar penerima, namun karena sedang renovasi, terpaksa dibongkar, untuk selanjutnya, kata dia, pihaknya masih menunggu data terbaru.
“Semua data kita transparan, cuma kalau kita harus memuaskan semua masyarakat Lajing, pasti ada yang tidak puas, pro kontra dalam sebuah kepemimpinan itu hal biasa, tapi anggaran kita tidak mencukupi, karena sesuai peraturan, kita hanya bisa mengeluarkan 30 persen atau Rp 327 juta dari Rp 1,175 miliar DD yang ada,” ucap dia. (Moh Iksan)
