Selain itu, saat ditanya berapa jumlah data KPM PKH dari 180 desa di Sampang yang bermasalah dirinya memilih diam, dan berdalih masih ada kegiatan.
“Dimana lokasi KPM PKH yang bermasalah itu? Kalau Butab itu yang menyerahkan pihak Bank, nanti kami komunikasikan dengan pihak Bank. Kalau yang tidak cair itu karena memang diverifikasi ulang semenjak Kementerian Bu Risma,” singkatnya. (Jamaluddin).