Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Mathur Husyairi saat serap aspirasi Masyarakat wilayah perkotaan Bangkalan (Foto: Moh Iksan)
BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Mathur Husyairi menggelar serap aspirasi masyarakat wilayah perkotaan Kabupaten Bangkalan, Sabtu (02/12/2023).
Serap aspirasi masyarakat wilayah perkotaan itu dilakukan lantaran masih adanya persoalan yang sangat krusial di tengah masyarakat wilayah perkotaan Bangkalan, sehingga harus ada intervensi dari pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim).
Mathur mengatakan, persoalan tersebut yakni masih banyaknya warga kurang mampu di wilayah perkotaan Bangkalan yang rumahnya tidak layak huni. Menurutnya, berdasarkan data yang ia terima, ada sekitar 613 warga wilayah perkotaan Bangkalan yang rumahnya tidak layak huni.
“Ini menurut saya sangat miris sekali, karena pemerintah Bangkalan masih belum mampu mengeksekusi (membantu memperbaiki, red) warga yang rumahnya tidak layak ini. Maka dari itu, di reses saya yang ke tiga ini memang fokus untuk mengumpulkan warga-warga wilayah perkotaan baik lurah RW maupun ketua RT-nya untuk mendengarkan aspirasi mereka,” ujarnya saat diwawancarai.
Politifi Partai Bulan Bintang (PBB) itu menambahkan, posisi Kabupaten Bangkalan dekat dengan ibukota Provinsi, tapi angka kemiskinan dan stuntingnya masih tinggi, IPM juga tidak pernah beranjak ke angka yang normal.
“Ini menjadi kekhawatiran kami karena kondisi ini tidak seharusnya dibiarkan oleh pemerintah Kabupaten maupun Provinsi,” tambahnya.
Selain itu, Mathur juga mengaku, dirinya sudah mengusulkan bedah rumah bagi warga perkotaan Bangkalan yang rumahnya tidak layak huni, meskipun realisasinya harus secara bertahap. Karena menurutnya, kalau harus semuanya dieksekusi dalam satu tahun segmen yang lain juga membutuhkan anggaran.
Ada sekitar 250 KK, lanjut dia, yang sudah diajukan untuk bedah rumah ini, jika dihitung membutuhkan anggaran sekitar Rp 6,250 Miliar dengan anggaran Rp 25 juta per rumah.
“Mudah-mudahan ini masuk ke anggaran tahun 2024 karena kita usulkan ke TAPD dan direspon baik oleh sekdaprov,” lanjutnya.
