SURABAYA, Lingkarjatim.com – Pasca pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang menggelar rapat koordinasi dengan Komisi D DPRD Provinsi Jatim tentang progres pembangunan terintegrasi di Kabupaten Sampang tahun 2021 mendatang. Selasa (01/12).
Pantauan di lokasi, rombongan wakil rakyat Kota Bahari dipimpin oleh Alan Kaisan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sampang, sesampainya diruang pertemuan, rombongan diterima khusus oleh Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jatim H. Mohammad Ashari, sejumlah perbincangan hangat tentang program terintegrasi dilakukan oleh keduanya.
Usai pertemuan, Alan Kaisan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sampang mengatakan bahwa dari hasil rapat koordinasi, diketahui adanya sejumlah program kegiatan baik fisik maupun non fisik yang akan dilaksanakan di Kabupaten Sampang pada tahun 2021 mendatang yang bersumber dari APBN hingga APBD Provinsi Jatim yang berhubungan dengan peningkatan ekonomi masyarakat dan pendapatan daerah.
Disisi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung seperti insfratruktur, dimana untuk tahun depan sejumlah jalan provinsi di Kabupaten Sampang memasuki tahap finalisasi, salah satu ruas jalan Sampang Ketapang, Sampang, Karang Penang, dan ruas jalan diruas pantura yang menghubungkan antara Kabupaten Sampang dengan Kabupaten Pamekasan.
“Ketersediaan infrastruktur ini, perlu disambut dengan ketersediaan sumberdaya manusia di Kabupaten Sampang,” katanya.
“Kami (Komisi II, red) mendorong Pemkab Sampang menjadi lokomotif utama untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia ini, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat,” timpalnya.
Disisi kualitas kualitas produk usaha masyarakat, pihaknya bersama legislatif tingkat provinsi sepakat untuk bersama mendorong pemerintah untuk ikut serta dalam memberikan peningkatan kualitas pendidikan, sehingga produk di Kabupaten Sampang dapat berkembang dan mampu bersaing dengan daerah lainnya.
“Ini tentang pangsa pasar, maka perlu kreativitas dan inovasi dari pelaku industri dan pemerintah, sehingga produk apapun yang dihasilkan dapat diterima oleh masyarakat, khususnya Kabupaten Sampang,” tegasnya.
Ditempat yang sama, Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jatim H. Mohammad Ashari mengatakan bahwa produk di Kabupaten Sampang perlu adanya pengembangan, terutama produk yang keluar dari Kabupaten Sampang harusnya sudah menjadi produk siap pakai, salah satunya genteng, garam, batik, pertanian, sehingga pasar sudah siap mempergunakan hasilnya.
“Selama ini terkesan banyak bahan gelondongan, seperti garam, batik, inikan dalam bentuk basar, bukan produk jadi, seperti garam kemasan dan batik yang sudah berubah menjadi pakaian siap pakai,” katanya.
“Maka kami ingin semua pihak terkait untuk ikut serta, termasuk dinas terkait,” tegasnya.
Peningkatan kualitas produk tersebut, harus berjalan lurus dengan peningkatan infrastruktur di Kabupaten Sampang, karena ini program terintegrasi yang saling ada keterikatan secara nyata.
“Sulit berjalan jika tidak saling melengkapi, maka semua lini program harus bersinergi,” tambahnya.
“APBD sudah di disahkan, sehingga perlu dikawal bersama agar apa yang dicita-citakan dapat terealisasi dengan baik,” harapnya. (Abdul Wahed)
