SAMPANG, Lingkarjatim.com – PT Garam bersama Forum Petani Garam Madura (FPGM) berencana akan menemui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam upaya mencari solusi atas kondisi harga garam di Indonesia saat ini.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur utama PT Garam Budi Sasongko, ia mengatakan bahwa usai melakukan pertemuan dengan FPGM tanggal 24/10/19 lalu, pihaknya dalam waktu dekat akan menemui Kementerian soal kondisi harga garam rakyat Indonesia.
“Langkah ini untuk menyikapi kondisi harga garam yang terus merosot, dalam hukum ekonomi ada over supply yang didengungkan dari berbagai wilayah,” katanya.
Ia juga mengatakan bahwa dalam pertemuan nanti pihaknya mendesak KKP untuk segera memberikan dua solusi soal tataniaga garam saat ini, pertama tentang solusi jangka darurat dan jangka panjang, namun sebelumnya pihaknya mengaku masih akan bertemu dengan semua kepala daerah di Madura dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
“Solusi darurat harus dikeluarkan bulan ini, sedangkan jangka panjangnya yakni pada tahun 2020, nah saat ini kami sedang godok bersama,” tambahnya.
“Hari Rabu ini kami diundang oleh Pemkab Pamekasan, artinya kami matangkan dulu sebelum disampaikan ke ibu kota,” timpalnya.
Sementara itu Ketua FPGM Kabupaten Sampang, Moh. Yanto, ia mengatakan bahwa bersama PT Garam akan melakukan pertemuan dengan pemerintah yang baru, sehingga ada kerjasama yang baik untuk masa depan tataniaga garam di Pulau Madura.
“Kami ingin pemerintahan yang baru ini juga memperhatikan kondisi garam rakyat, karena PT Garam juga petani statusnya,” katanya.
Ia juga berharap nantinya pemerintah juga segera menerbitkan Harga Pokok Penjualan (HPP) yang sudah diajukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur beberapa waktu yang lalu.
“Kami berharap hadirnya HPP nanti akan menjadi patokan utama dalam upaya stabilisasi harga garam rakyat yang terus bergejolak setiap tahunnya,” harapnya. (Abdul Wahed)
