Nasional, Lingkarjatim.com,- Setelah PPP resmi mendukung Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 yang akan datang, lalu timbul pertanyaan perihal nasib Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang sempat di gaungkan antara PPP, Partai Golongan Karya, dan Partai Amanat Nasional. Akankah koalisi ini akan tetap bertahan hingga pendaftaran capres dan cawapres yang akan dibuka September 2023 mendatang?
Pengamat Politik Universitas Trunojoyo Madura Surokim Abdussalam mengatakan, keputusan PPP mengusung Ganjar sebagai bacapres dalam Pilpres 2024 menunjukkan bahwa KIB jalan sendiri-sendiri.
“Maka KIB sebagai koalisi tertua itu ibarat partai-partai sedang janjian ngopi-ngopi, kongko-kongko di mal, berkumpul bersama sekadar menghabiskan waktu senggang terus pulang sendiri-sendiri tanpa ada ikatan dan komitmen jalan bersama,” katanya kepada detikJatim, Rabu (26/4/2023).
Menurut Surokim, PPP telah mengambil momentum sendiri tanpa berpikir tentang KIB.
“Dan ini bisa saja menjadi fait accompli kepada PAN dan Golkar juga mendukung Ganjar. Manuver PPP ini sekaligus menunjukkan KIB selama ini memang hanya sebatas koalisi kongko-kongko saja,” katanya.
Peneliti Senior SSC ini juga menyebut langkah PPP untuk menguatkan posisi mereka di Pemilu 2024. Sebab, dalam beberapa survei, PPP belum aman untuk lolos dari parlementary threshold (PT) 4%.
Surokim juga menyinggung soal fatsun KIB yang kini ditabrak oleh PPP. Sebagai partai yang masuk koalisi, seharusnya PPP taat kepada keputusan bersama KIB.
Atau sebaliknya, kata Surokim, KIB sejak awal memang punya agenda setting mengusung Ganjar Pranowo.
“Semestinya kalau sudah bergabung ke koalisi ya ada fatsun yang harus dihormati. Semestinya PPP mengkomunikasikan dukungan ke KIB. Yakni ke anggota lain PAN dan Golkar. Menurut saya ini sudah jalan sendiri dan bukan lagi anggota koalisi. Aneh juga jadinya, lalu untuk apa selama ini ada dan bersama di KIB?,” lanjutnya.
Surokim pun membahas kemungkinan tentang sulitnya anggota parpol KIB selain PPP bila tetap ingin meneruskan kebersamaan mengusung bacapres selain Ganjar. Terutama berkaitan pemenuhan parlementary threshold.
“Aneh tapi nyata, tetapi fakta politik bisa saja begini terjadi karena pembentukan koalisi masih sebatas menyamakan platform-platform saja dan belum sampai pada bahasan siapa paslon yang akan diusung,” ujar Surokim.
“Jika PPP sudah memberi dukungan sendiri, saya anggap KIB itu ya wujuduhu kaadamihi (adanya sama juga dengan tidak ada). PAN dan Golkar jika mau meneruskan KIB tentu harus menambah anggota lain untuk bisa memenuhi syarat PT 20%. Ini tentu tidak mudah jika melihat konstelasi yang ada,” lanjutnya.
