Untuk diketahui Pelayanan PPID Kabupaten Bangkalan dikeluhkan oleh Misbah, Direktur Lembaga Kajian Sosial Demokrasi (Leksdam).
Dirinya mengaku kecewa setelah permintaan dokumen lembaganya tidak di penuhi dengan alasan yang menurutnya tidak masuk akal dan cenderung mengada-ada.
“Lebih baik jujur saja jika memang tidak mau memberikan, tidak perlu membuat alasan yang tidak semestinya dijadikan alasan, eman gelar doktor dan jabatan yang disandangnya,” ucapnya Selasa (07/06/22) dengan nada kecewa.
Bahkan aktivis senior Mathur Husairi juga turut berkomentar geram setelah membaca surat tanggapan dari Kadiskominfo tersebut.
“Saya sangat kecewa dengan kinerja PPID Bangkalan di Kominfo, mentalnya tak berubah. Berlakunya UU KIP dan terbentuknya KI kan sudah lama, kok masih alergi dengan keterbukaan informasi publik??? Dokumen KUA PPAS, RKPD, APBD, RKA dan DPA SKPD itu dokumen publik, apa gak paham???,” Ucapnya geram seraya mempertanyakan profesionalitas petugas PPID Kabupaten Bangkalan.
Tidak tanggung-tanggung Mathur pun meminta Bupati mengevaluasi kinerja Kadiskominfo selaku PPID Bangkalan.
“Bukannya menerapkan atas keterbukaan informasi publik malah berlindung di Perki.
Saran saya, Bupati harus mengevaluasi kinerja Kadiskominfo ini, kok kayak era Soeharto aja,” pungkasnya kesal.
Menanggapi hal tersebut, Kadiskominfo Bangkalan Agus Zain angkat bicara, Kepada media lingkarjatim.com dirinya menyampaikan bahwa apa yang telah diputuskan oleh lembaganya bukan tanpa dasar.
“PPID bekerja memberi pelayanan atas dasar regulasi. Kewenangan menentukan klasifikasi terbuka atau tertutup terhadap suatu informasi publik dilakukan melalui uji konsekwensi bukan atas dasar pendapat pribadi,” ucapnya Rabu (08/06/22).
Lembaga Leksdam mengajukan permohonan data publik berupa RKA dan APBD ke PPID Kabupaten Bangkalan.
Kepala Diskominfo Bangkalan selaku PPID Kabupaten Bangkalan menanggapi permintaan data tersebut melalui surat resmi yang dikirim ke alamat seketariat Leksdam tanggal 07 Juni 2022.
