Bangkalan, Lingkarjatim.com- Menyikapi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) diumumkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada konferensi pers di istana negara hari Sabtu, 03 September 2022 yang lalu. Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kabupaten Bangkalan menyayangkan sikap pemerintah dengan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berupa pertalite dan solar.
“Kita bersikap menggunakan hak konstitusional kita mendengar jeritan masyarakat yang juga mengeluhkan kenaikan BBM, itulah yang bisa kita suarakan meskipun pada akhirnya keputusan tetap ada di pemerintah,” Tutur Akhmad Moestamin selaku ketua DPD PKS, Rabu (7/9/22).
Moestamin mengatakan bahwa Kebijakan tersebut sungguh tidak berempati dengan kondisi masyarakat yang saat ini masih dalam kesulitan ekonomi akibat terdampak pandemi. Kebutuhan bahan pokok yang juga ikut melonjak harganya beberapa waktu lalu, menambah berat beban masyaratakat.
“Ekonomi masyarakat ini baru bangkit pasca pandemi, artinya masih banyak hal yang diprioritaskan,” Ujarnya.
Menurutnya butuh waktu untuk menaikkan harga BBM, ia menilai pemerintah tidak melihat serta tidak memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat pasca pandemi.
“Rupa rupanya dengan kenaikan BBM ini menjadi ternodai, artinya ada sebuah instrumen yang memunculkan pesimis kembali dengan kebangkitan ekonomi yang sudah mulai membaik ini,” Jelasnya.
