Fauzan Jakfar Ketua KPUD Bangkalan saat memberikan keterangan.
(foto, Salim)
Lingkarjatim.com – Bangkalan – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat sudah menentukan jadwal Pilkada Serentak termasuk di Kabupaten Bangkalan, yaitu pada tanggal 27 Juni 2018. Oleh karena itu, Selasa (25/04/2017) KPUD Bangkalan melakukan rapat kordinasi dengan DPRD setempat untuk membahas persiapan Pilkada.
Ketua KPUD Bangkalan Fauzan Jakfar mengatakan rapat kordinasi itu bertujuan untuk menyampaikan persiapan tahapan-tahapan yang telah dilakukan oleh KPUD Bangkalan dalam menyambut Pilkada. “Kami sampaikan ke komisi A persiapan apa yang telah kami lakukan dan apa yang belum kami lakukan,” ujar ketua KPUD Bangkalan Fauzan Jakfar.
Dikatakannya, untuk Pilkada Kabupaten Bangkalan pihaknya mengajukan anggaran sebesar 44 Miliar lebih ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan. Namun dari info yang di dapat dari APBD tahun 2017 sudah disiapkan anggaran Pilkada sebesar 30 Miliar. “Katanya sudah disiapkan 30 M berarti kan kurang 14 M lagi, tapi pemerintah siap untuk menyediakan kok,” imbuhnya.
Selain anggaran lanjutnya, saat ini KPUD Bangkalan juga sedang melakukan pemutakhiran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Bangkalan dengan meminta data ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Bangkalan. Ia tidak mau masyarakat beranggapan bahwa KPUD bermain-main dengan jumlah DPT. “Makanya saat ini kita sedang melakukan upaya penyajian data DPT yang benar valid,” tuturnya.
Dijelaskannya, pada bulan Agustus 2017 mendatang pihaknya akan segera memulai tahapan-tahapan Pilkada Kabupaten Bangkalan. Mulai dari launching pelaksanaan Pilkada hingga perekrutan di kecamatan dan desa. “Ya kurang 4 bulan lagi kita sudah mulai tahapan-tahapan itu,” pungkasnya.
Sementara itu Sekretaris Komisi A DPRD Bangkalan Mahmudi mengatakan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan segera menggelar rapat lanjutan dengan Dispendukcapil dan KPUD Bangkalan untuk membahas masalah DPT. “Makanya sekarang kan pakai E KTP nanti kita tanyakan ke Dispendukcapil bagaimana sebenarnya dengan DPT ini,” ujarnya.
Dikatakannya, untuk masalah DPT harus benar-benar di evaluasi dan di sinkronkan antara pihak Dispendukcapil dengan pihak KPUD Bangkalan. “Jangan sampai ada surat keterangan bodong dan E KTP bodong,” pungkasnya.
Reporter: Salim
