Untuk diketahui bahwa sebelumnya aktivis sosial, ketua G25 Indonesia Dasuki Rahmad menanggapi prihal adanya keluhan wali siswa terkait adanya pembelian buku dan biaya daftar ulang di salah satu sekolah negeri di Bangkalan.
Menurutnya dana BOS yang di bangga-banggakan oleh pemerintah ternyata masih belum mampu menjadikan pendidikan terjangkau oleh semua kalangan.
Bersama itu pula menurutnya pendidikan gratis yang sering di gaung-gaungkan oleh para pejabat hanya sebatas gratis di atas kertas, prakteknya jauh dari harapan.
“BOS dan KIP itu tidak membuat pendidikan menjadi murah dan terjangkau apalagi berkualitas, karena ternyata sekolah tidak banyak yang mengedepankan prinsip-pronsip mutu pendidikan karena sibuk berbisnis, oleh karena itu perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap kepala sekolah”, lanjutnya serius.
Bahkan pria asal Socah tersebut mempertanyakan dana yang masuk ke sekolah termasuk dana BOS itu digunakan untuk apa dikarenakan masih banyak biaya yang dibebankan kepada wali siswa dengan berbagai macam cara.
“Nanti akan kita pertanyakan, seperti apa pelaporan dana BOS sekolah, dan seperti apa pengawasan yang di lakukan oleh pemerintah terhadap sekolah, jangan-jangan……….,” Ucap Dasuki mencurigai ada permainan dalam tatalaksana pengelolaan dana BOS tersebut Rabu (17/08/22) lalu. (Hasin)
