SAMPANG, Lingkarjatim.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang disarankan melakukan pembelian alat PCR untuk melakukan Swab test untuk digunakan sebagai cara mempercepat proses deteksi virus corona atau covid-19 di Kabupaten Sampang.
Bukan tanpa sebab. Pasalnya, pembelian alat tes PCR tersebut dilakukan setelah uji swab yang dilakukan di provinsi dianggap cukup lama dan harus menunggu untuk menentukan langkah terhadap para pasien positif Corona.
“Sebaiknya pemerintah membeli alat PCR untuk memastikan diagnosa kepada pasien positif atau negatif, karena selama ini setiap PDP harus menunggu hingga 10 hari,” kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sampang, Ubaidillah. Rabu (03/06/20).
“Karena pasien yang meninggal dunia sebelum hasil Swab keluar kerap menimbulkan kontroversi dikalangan masyarakat,” timpalnya.
Dikatakannya, Pemkab Sampang bisa menggunakan ketersediaan anggaran percepatan penanganan covid-19, termasuk dari dana cadangan biaya Rp. 53 M, sehingga akan berdampak terhadap percepatan deteksi dini sebaran virus corona tersebut.
“Dengan langkah itu maka akan memberikan rasa aman dan tenang bagi masyarakat, terutama yang sedang menjalani proses karantina,” tambahnya.
Lebih jauh ia menjelaskan bahwa selama ini kepastian hasil swab justru akan membuat masyarakat dan pasien justru akan menimbulkan serangan psikologis, sehingga dapat mengganggu stabilitas imun pada pasien yang bersangkutan.
“Ada kemungkinan yang awalnya bukan karena covid bisa terjangkit covid akibat tekanan psikologis,” imbuhnya.
Politisi partai Golkar itu menegaskan karena melihat gejala ketidakpastian diagnosa secara jelas. Pada dua Kasus, Pertama, Kasus di kecamatan Karang Penang, Jenazah sudah terlanjur menerapkan SOP Covid-19 namun ternyata hasil Swab infonya negatif, Kedua Kasus di Kecamatan Kota, jenazah sudah terlanjur Non SOP Covid , ternyata hasil Swab Positif.
“Maka contoh kejadian tidak jelas dan kontroversi seperti ini bisa diatasi dengan Pembelian alat Test PCR,” tegasnya.
“Jika dibiarkan berlarut-larut, masyarakat tidak akan percaya sama hasil diagnosa, dan jika kita salah menerapkan kebijakan, justru bisa fatal kedepannya,” tegasnya kembali.
Bukan hanya itu, pihaknya menilai bahwa sebagian kecil masyarakat mulai meragukan atas tindakan medis dari petugas di Kabupaten Sampang, terutama masyarakat yang ingin meminta layanan kesehatan karena sakit yang dialami sebelum adanya wabah Corona.
“Sekarang orang sakit, ada tidak mau ke rumah sakit, karena mereka takut divonis terjangkit Corona, dan ini nyata dikalangan masyarakat arus bawah,” tuturnya.
“Dan jika keresahan masyarakat tidak dicarikan solusi, dapat membuat jatuhnya kepercayaan publik kepada dunia kesehatan, sehingga orang yang sakit bukan terjangkit Corona tidak mau dibawa ke Rumah Sakit karena takut di “vonis” Corona didasari diagnosa sementara menurut hasil tes yang margin errornya tinggi,” tukasnya.
Sebaliknya, masyarakat yang sakit tapi tidak menyadari kalau sakitnya karena Corona, akan semakin berbahaya jika enggan ke Rumah sakit. Sehingga upaya pemerintah atas usahanya melakukan kerja keras guna pencegahan Covid bisa nihil hasil.
Lebih jauh ia menjelaskan bahwa manfaat PCR tersebut bukan hanya untuk para pasien, akan tetapi juga untuk memastikan tim medis terbebas dari Covid, akibat intensitas interaksi dengan PDP, maka demi melindungi para tenaga medis harus dilakukan Swab.
“Kami mendapatkan informasi bahwa para tenaga medis ini melakukan Swab mandiri, jika info ini benar, sungguh miris ditengah kerja mereka yang beresiko tinggi,” tandasnya. (Abdul Wahed)
