ilustrasi bantuan hand traktor, (foto: Dok LJ)
Bangkalan, Lingkarjatim.com,- Penyaluran bantuan hand traktor di kabupaten Bangkalan ditengarai bermasalah, dari narasumber yang tidak ingin dicantumkan namanya mengatakan bahwa setiap yang dapat bantuan tersebut diminta uang tebusan sebesar sepuluh juta rupiah. Bahkan menurutnya ada beberapa penerima yang terpaksa mengikhlaskan bantuan hand traktornya kepada orang lain karena tidak mampu menyediakan uang sepuluh juta sebagai tebusan.
Menindak lanjuti laporan tersebut, tim media Lingkar Jatim mengkonfirmasi kebenarannya ke dinas pertanian tanaman pangan hortikultura dan perkebunan (Dispertapahorbun) kabupaten Bangkalan.
Kepala Dispertapahorbun kabupaten Bangkalan Melalui Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Bangkalan, CHK Karyadinata menyampaikan bahwa menurutnya pengadaan bantuan hand traktor tersebut ada yang dari Provinsi sebagai pengadaan pokir anggota DPRD Jawa Timur.
Untuk bantuan pokir hand traktor tersebut menurutnya sepenuhnya penyerahan maupun administrasinya dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur.
“Tugas dinas, mendampingi, satu pendampingan saat perakitan, pendampingan saat pembagian, tugas kita hanya sebatas pendampingan,” tegasnya Selasa (30/01/24).
Perihal adanya informasi biaya penebusan sepuluh juta untuk satu unit hand traktor dirinya mengaku tidak mengetahui hal tersebut.
“Penebusan berapa juta, kami tidak paham, juga bukan kewenangan kami untuk menindaklanjuti terkait itu,” lanjutnya.
Dirinya hanya menegaskan bahwa pada saat proses penyerahan semua bantuan diserahkan kepada nama-nama yang tertera di data yang didapatkan dari provinsi dilengkapi dengan foto ktp dan foto serah terima kepada penerima.
“Sehingga bisa dipertanggungjawabkan siapa yang ambil,” tegasnya lagi memastikan bahwa bantuan sudah diserahkan kepada penerima.
Dirinya menegaskan bahwa setiap bantuan baik yang dari pemerintah provinsi Jawa Timur maupun dari pemerintah kabupaten Bangkalan tidak boleh ada biaya penebusan apapun.
“Kalau dari kami tidak ada biaya karena itu kan dari anggaran dari pemerintah tidak boleh ada penebusan dan segala macam,” ucapnya menegaskan bahwa tidak boleh ada biaya apapun baik itu bantuan hand traktor dari provinsi Jawa Timur maupun kabupaten Bangkalan.
