PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI juga sudah buka suara perihal rencana pemerintah melakukan ‘hapus tagih’ pada kredit macet UMKM. Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan BRI menyambut baik dan mendukung kebijakan pemerintah mengenai rencana kebijakan hapus tagih kredit UMKM. Sebab, bisa memperluas akses pembiayaan dalam mempercepat inklusi keuangan dan meningkatkan porsi kredit UMKM nasional sebesar 30 persen.
“Bagi BRI, kebijakan hapus tagih ini tidak akan berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan perseroan,” kata Supari melalui pesan tertulis pada Tempo, Kamis, 10 Agustus 2023.
Ini karena kerugiannya telah diserap ketika BRI melakukan hapus buku. Dia menjelaskan, ada dua istilah dalam industri pembiayaan, yaitu hapus buku dan hapus tagih.
Hapus buku, lanjut Supari, adalah penghapusan pencatatan pinjaman dari neraca (on-balance sheet) dengan kriteria tertentu sesuai dengan kebijakan internal bank, yaitu telah dalam kategori pinjaman macet, sudah dicadangkan 100 persen dan sebagainya.
“Kebijakan hapus buku tidak menghilangkan kewajiban debitur dari membayar pinjaman, sehingga penagihan tetap dilakukan,” beber Supari. “Sedangkan hapus tagih adalah kebijakan menghapus kewajiban debitur atas kredit yang sudah dihapus buku dan tidak ditagih kembali.
Kondisi dan syarat kebijakan hapus tagih
Supari menjelaskan, kebijakan hapus tagih dilakukan perbankan dengan kondisi dan persyaratan tertentu. Misalnya, bagi nasabah korban bencana alam dan dinyatakan sebagai bencana alam nasional oleh pemerintah (seperti bencana tsunami Aceh pada 2004), serta telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Penyaluran kredit UMKM BRI capai 77,8 persen
Lebih jauh, Supari mengatakan per akhir Maret 2023, penyaluran kredit perbankan ke sektor UMKM mencapai Rp 1.303,6 triliun. Ini setara dengan 20,2 persen dari total kredit perbankan.
“Dengan total kredit UMKM BRI mencapai sebesar Rp 989,64 triliun (sebesar 83,9 persen dari total kredit BRI), maka kontribusi BRI terhadap penyaluran kredit UMKM nasional mencapai 77,8 persen,” tutur dia. (Hasin)