SUMENEP, Lingkarjatim.com – Pembangunan pagar Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Sumenep dibebankan pada wali siswa. Uang partisipasi, begitulah pihak komite dan kepala sekolah menyebutnya.
Di sekolah yang memiliki anak didik sekitar 1.500 siswa itu, setiap wali siswa dibebani Rp 245 ribu. Selain pagar sekolah, uang itu juga direncanakan untuk pembangunan paving.
Komite SMKN 1 Sumenep, Yudi Sutiono mengklaim, penarikan uang partisipasi itu dilakukan sesuai prosedur. Seluruh wali siswa sudah diundang untuk memusyawarahkan pembangunan pagar dan paving tersebut. Undangan itu, sekita bulan Agustus 2019 lalu.
Dia juga mengklaim, saat dikumpulkan, wali siswa menyetujui besaran uang partisipasi itu. Tidak ada bahasa keberatan yang disampaikan. Kata dia, ada beberapa opsi terkait besaran biaya, sebelum biaya Rp 245 ribu disepakati.
“Dari awal kita undang semua orang tua siswa. Hasil kesepakatan kemarin, disepakati Rp 245 ribu itu,” katanya ditemui sejumlah media di SMKN 1 Sumenep, Senin (02/12).
Senada dengan Yudi Sutiono, Kepala Sekolah SMKN 1 Sumenep, Zainul Sahari menjelaskan, uang partisipasi itu sudah diketahui Cabang Disdik Jawa Timur Sumenep. Meskipun pemberitahuan itu hanya secara lisan.
Kendati demikian, uang partisipasi yang dibebankan pada wali siswa itu disebut tidak ada kaitannya dengan kebijakan pihak sekolah. Uang partisipasi itu kesepakatan wali siswa bersama pihak komite.
Dia mengatakan, selama tidak ada kaitannya dengan kebijakan sekolah, komita diperbolahkan melakukan kesepakatan pembayaran itu. Kata dia, selain dari APBN/APBD, sumber kuangan itu juga dari masyarakat, termasuk wali siswa.
Informasi yang diperoleh media ini, dampak sumbangan itu, sejumlah wali siswa tidak mampu membayar. Akibatnya, sejumlah siswa tidak diperkenankan ikut ujian semester yang dilaksanakan hari ini.
Namun, kabar itu dibantah Zainul Sahari, katanya, uang partisipasi itu bukan tekanan. Wali siswa yang tidak mampu membayar, diperkenankan datang ke sekolah. Wali siswa yang tidak mampu diperbolehkan tidak membayar.
“Itu kesepakatan. Bisa lebih, bisa kurang. Bahkan tidak bayar. Namanya partisipasi tidak harus sama. Ada yang bebas, kurang, ada pas, mungkin ada yang lebih,” kata Zainul Sahari.
Dia juga membantah, jika ada siswa yang tidak bisa mengikuti ujian karena tidak membayar uang pembangunan pagar dan paving itu. Seluruh siswa sudah diberi nomor akun untuk mengikuti ujian.
Bahkan, dia mengklaim, pihaknya sudah memberikan perintah, seluruh siswa harus mengikuti ujian. Keuangan jangan dijadikan kendala bagi siswa SMKN 1 Sumenep untuk mendapatkan haknya.
“Saya sudah sampaikan pada guru, jangan sampai yang tidak bayar terkait dengan pagar dan hal-hal lain, jangan sampai dilibatkan siswa tidak ikut dengan kewajiban, hak siswa itu,” tambahnya.
Bahkan, saat ini kata dia tidak seluruh siswa dan siswi membayar uang partisipasi tersebut. Kata dia, masih banyak siswa yang belum melunasi uang partisipasi tersebut. Namun mereka diperbolehkan ikut ujian. (Abdus Salam)
