Untuk itu Pansus merekomendasikan, harus ada skenario program penanggulangan kemiskinan ekstrim di Jawa Timur yang bersifat lintas perangkat daerah (cross cutting program) yang menyajikan data wilayah dan sasaran penerima manfaat untuk memastikan program ini tepat sasaran.
Keenam, Indeks Pembangunan Gender, terjadi anomali dalam perumusan target. Tahun 2020 capaian menunjukkan kenaikan hingga mencapai angka 91,07. Akan tetapi target IPG di tahun 2021 justru diturunkan menjadi 90,93-90,99.
Meskipun capaian IPG tahun 2021 lebih besar yakni 91,67, akan tetapi penetapan target IPG yang lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya menunjukkan proses perencanaan yang kurang baik.
Untuk itu Pansus merekomendasikan kepada perangkat daerah pengampu urusan kesetaraan gender untuk merumuskan target baru tahun 2022 pada RKPD perubahan tahun 2022 nanti.
Ketujuh, Indeks Theil, tolok ukur kinerja hendaknya tidak hanya berdasarkan pada komitmen untuk menanggulangi kesenjangan pendapatan saja yang diukur dengan Indeks Gini, namun juga diukur dengan tingkat keberhasilan dalam menanggulangi kesenjangan antar Wilayah khususnya Utara-Selatan yang dari dulu hingga kini belum tersetarakan secara optimal.
Hal ini seiring dengan program Gubernur berupa Jatim Akses yang diharapkan dapat membuka jalur konektivitas ekonomi antar daerah.
Terkait hal itu, Pansus merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menunjukkan effort berupa kebijakan yang mendukung konektivitas pembangunan antar wilayah antar daerah sebagai syarat utama mendorong pemerataan pembangunan.