SUMENEP, Lingkarjatim.com – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa melantik 20 orang pejabat tinggi pratama (eselon II) Pemprov Jatim, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (13/12).
Khofifah Indad Parawansa mengatakan mutasi itu tak mudah, apalagi sembarangan. Pertama para pejabat harus melalui proses assestment oleh tim lembaga psikologi UIN Syarif Hidayatullah.
Lalu interview oleh tim panitia seleksi (pansel ) yang anggota antara lain Sekertaris Daerah dan Kepala BKN Jatim. Penilaian akhir ditentukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) serta ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).
Khofifah berharap penyegaran itu diharapkan bisa meningkatkan pelayanan publik yang cettar alias Cepat-Efektif-Efisien-Tanggap-Transparan-Akuntabel-Responsif.
“Kita punya jargon CETTAR, karenanya saya ingin kita semua berikhtiar untuk mewujudkannya. Bagaimana kita kerja cepat, efektif efisien, tapi juga memiliki sensitivitas sehingga cepat tanggap. Dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel,” terang Khofifah.
Namun muncul kesan politis terkait mutasi Fattah Jasin, dari Kepala Dinas Perhubungan Jatim, menjadi Kepala Bakorwil Pamekasan Jawa Timur.
Kesan politisi muncul karena Fattah baru saja mencalonkam diri sebagai bakal calon Bupati Sumenep dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Peneliti Komunikasi Politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam mengamini nuansa politis dalam mutasi Fattah Jasin. Meski dia menilai mutasi adalah hal biasa yang dilakukan dalam birokrasi.
“Mutasi itu kan kewenangan Gubernur untuk menyesuaikan organisasi di Pemprov. Jadi pasti Bu Khofifah pasti akan konsolidatif untuk menempatkan orang-orang yang dianggap kompeten untuk akselerasi program-program Pemprov,” kata Surokim, Sabtu (14/11).
Khusus mutasi Fattah Jasin ke Pamekasan, menurut Surokim harus dilihat dari dua sisi: positif dan Khusnuddzan. Meski, kata dia, mutasi Fattah memang upaya Gubernur Jatim untuk memberi peluang pada agar lebih dekat dengan tanah kelahirannya Sumenep.
“Siapa tau bahwa itu bagian dari cara Bu Khofifah untuk memberikan peluang dan kesempatan kepada beliau untuk konsentrasi dalam pencalonan beliau di Sumenep. Jadi Khusnuddzan nya begitu,” tambah Dekan FISIP UTM itu.
Kata dia, jabatan sebagai Bakorwil memang tidak sestrategis Kadishub. Tapi dengan jabatan baru, Fattah Jasin harus bisa menanggapinya dengan positif. Dengan demikian, dia akan dapat memanfaatkannya untuk Pilkada Sumenep tahun 2020 mendatang.
“Siapa tau dengan jadi Bakorwil beliau bisa lebih dekat, bisa lebih berkonsentrasi, lebih bisa menyiapkan segala sesuatunya dengan lebih baik,” jelasnya.
Dipindahnya Fattah Jasin ke Pamekasan, apakah Gubernur Jatim mendukung pencalonan Fattah Jasin sebagai Bupati Sumenep?, peneliti senior Surabaya Survey Center itu mengatakan, dalam hal ini, Gubernur Jatim akan lebih memilih posisi netral.
Saat ini, pencalonan Fattah Jasin sebagai calon Bupati Sumenep dinilai masih remang-remang. Selain pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep masih belum dibuka, rekomendasi PKB juga belum ditentukan.
Bahkan, beberapa hari lalu, ketua DPC PKB Sumenep, KH Imam Hasyim menyebut nama-nama pendaftar Bacabup Sumenep Pilkada 2020 di PKB belum diserahkan secara resmi ke DPP partai besutan Muhaimin Iskandar.
Kendati demikian, secara politik, mutasi itu menguntungkan Fattah Jasin. Karena akan memiliki keleluasaan untuk melakukan konsolidasi politik di Sumenep sebelum rekomendasi PKB turun dan pendaftaran di KPU Sumenep dibuka.
“Siapa tau itu bagian dari cara bu Gubernur untuk Fattah Jasin mendekatkan diri dengan masyarakat Sumenep, memberi kesempatan dan peluang untuk lebih dekat untuk konsolidasi di wilayah Sumenep. Jadi saya memahaminya dalam konteks positif saja,” ucapnya. (Abdus Salam)
