Untuk diketahui sebelumnya Direktur Cide Bangkalan Ahmad Annur meminta Dewan Pendidikan Bnagkalan untuk dibubarkan, menurutnya hingga saat ini kinerja dari dewan pendidikan belum diketahui manfaatnya.
Tidak hanya itu, selain dianggap tidak ada manfaatnya, lembaga tersebut juga menjadi beban anggaran pemkab Bangkalan.
“Daripada tidak dirasakan manfaatnya, mending bubarkan saja, perkuat pada komite sekolah dalam melakukan pendampingan dan advokasinya. Biar tidak banyak memakan anggaran,” ucapnya kepada media Lingkarjatim.com Senin (20/02/23).
Menurutnya, Dewan pendidikan ini diangkat oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan, dan digaji menggunakan APBD. Salah satu fungsi daripada Dewan pendidikan adalah Memberi pertimbangan dalam penentuan pelaksanaan, pemantauan, pengawasan dan penilaian arah kebijakan serta program kegiatan strategis pendidikan di lingkungan pemerintah kabupaten Bangkalan.
“Faktanya, sampai saat ini banyak problem pendidikan kita yang belum terurai. Dewan pendidikan adanya bagaikan tiada,” lanjutnya dengan nada kecewa.
Bahkan Ahmad menyebutkan berbagai contoh permasalahan yang hingga saat ini tidak kunjung menemukan solusi.
“Problem Kartu Indonesia pintar (KIP) ini banyak yang tidak sampai kepada penerima, parahnya lagi data penerima PIP masih dirahasiakan tidak terbuka kepada publik. DP lebih senang seremonial, menyerahkan kartu PIP simbolik, lalu masuk media tapi faktanya zonk ketika di pedesaan,” ucap Ahmad memberikan contoh permasalahan yang hingga saat ini tidak menemukan titik temu.
“Ketimpangan guru antara desa dan kota. DP tidak berkutik urusan menata para tenaga pendidik ini. Dipedesaan lebih banyak guru honorer nya ketimbang ASN, dan yang ASN malah jarang masuk tanpa ada pantauan,” lanjutnya.
Tidak hanya itu, masih menurut Ahmad banyak fasilitas pendidikan dipedesaan yang dibiarkan begitu saja tanpa perhatian dari dinas pendidikan.
“Mereka (Dewan Pendidikan. Red) hanya kayak raja nunggu laporan dari bawah, tidak mau turun ke lapangan,” tuturnya menyayangkan.
Terakhir tata kelola dana Bos hingga saat ini menurutnya masih belum baik dan cenderung korup.
“Bahkan dalam kasus tertentu belanja dana bos ini diarahkan kepada perusahaan tertentu dan jenis tertentu tanpa melihat kebutuhan sekolah, ini DP tidak mencoba mengintervensinya, seakan itu bukan tugasnya. Belum lagi misalkan sekolah yang melakukan Mark up siswa untuk menaikkan BOS,” pungkasnya dengan nada geram.
Ketua Dewan Pendidikan Bangkalan Abdullah tidak memberikan tanggapan apapun saat dimintai konfirmasi perihal permintaan pembubaran Dewan Pendidikan Bangkalan tersebut. (Hasin)
