Selain itu, dari big data itu, Luhut mengatakan, rakyat Indonesia juga mengkritisi dana Rp 100 triliun lebih untuk Pemilu 2024. Dana ratusan triliun ini memang diajukan KPU kepada DPR-pemerintah.
“Kita coba tangkap dari publik (dari data-data tersebut), ya itu bilang kita mau habisin Rp 100 triliun lebih untuk milih, ini keadaan begini,” tambahnya.
Selain itu, Luhut juga mengklaim banyak contoh negara lain yang menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden. Namun Luhut menegaskan sikap Presiden Jokowi soal wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan tetap taat pada konstitusi.
“Pak presiden selalu ngomong, kemarin juga ngomong, bahwa akan selalu taat pada konstitusi,” ucapnya. (Moh Iksan/Hasin)