Pamekasan, Lingkarjatim.com– Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Mathur Husyairi menjadi pembicara seminar nasional di Universitas Islam Madura (UIM) dengan tema “Revitalisasi Pemuda Satukan Bangsa”. Minggu (27/10/2019).
Dalam seminar itu, Mathur berbicara tentang kondisi perkembangan politik pemilu dan pilpres. Seperti kata kampret dan kecebong, isu PKI muncul kembali dan negara Islam juga disuguhkan kapada publik.
Kata politisi PBB itu menilai sangat tidak pantas disuguhkan dalam dunia politik, semestinya saling adu program kerja. “Bukan dipertontonkan isu anti asing, aseng dan syariat Islam, pilihan yang sangat tidak pantas sekali,” terangnya.
Sehingga narasi yang muncul adalah narasi merusak, hal itu tidak melihat dia berpendidikan atau tidak. Analisanya sangat jelas bahwa ada ratusan bahkan jutaan isu-isu tersebut diciptakan untuk merusak pola pikir kita yang sudah mapan. “Karena itu paling murah dan efektif,” ujarnya.
Seharusnya, kemampuan pemuda atau mahasiswa bisa memfilter dan menganalisa dengan isu-isu yang berkembang. Jangan sampai dapat link berita lalu ditelan mentah-mentah dan ikut menyebarkan pula. “Ini kan juga menyebarkan pembodohan,” tegasnya.
Aktivis antikorupsi yang saat ini menjadi wakil Madura di Jawa timur itu mengaku sempat kecewa terhadap gerakan mahasiswa. Selama 21 tahun reformasi gerakan mahasiswa tidak tampak.
Hal itu terlihat sejak keberhasilan pejuang mahasiswa menurunkan presiden Soeharto pada tahun 1998. Menurutnya, gerakan mahasiswa pasca reformasi seperti mati suri.
Bahkan, dirinya baru melihat gerakan mahasiswa baru muncul akhir-akhir ini setelah munculnya RUU KPK yang akan direvisi oleh DPR dan pemerintah. Gerakan mahasiswa sangat masif menolak RUU KPK itu, secercah ada harapan.
Sebagai pejuang antikorupsi, Mathur Husyairi menilai jika sampai detik Jaksa dan Polri masih belum profesional dalam menegakkan tindakan korupsi. Maka, KPK wajib ada dan didukung. “Jangan sampai KPK itu di lemahkan,” tuturnya. (Khaeron Gazan)
