Menu

Mode Gelap

LINGKAR UTAMA · 8 Mar 2018 10:53 WIB ·

LKPJ AMJ Kepala Daerah, Legislatif Berikan Enam Rekomendasi Kepada Eksekutif


Rapat Paripurna LKPJ AMJ Kepala Daerah di DPRD Bangkalan Perbesar

Rapat Paripurna LKPJ AMJ Kepala Daerah di DPRD Bangkalan

Rapat Paripurna LKPJ AMJ Kepala Daerah di DPRD Bangkalan

BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Dewan (DPRD) Bangkalan menyerahkan enam rekomendasi kepada eksekutif terhadap Laporan Keterangan Pertanggunggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah tahun 2013-2018. Hal itu dilakukan saat melaksanakan Rapat Paripurna Istimewa di kantor DPRD Bangkalan, Kamis (8/3/2018).

Legislatif  memberikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban  selama 5 tahun yang dibacakan langsung oleh ketua Panitia Khusus (Pansus) Hosyan Muhammad. Enam rekomendaai diantaranya, Pertama, kewenangan OPD disesuaikan dengan tupoksinya agar tidak terjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang multifungsi.
Kedua, LKPJ-AMJ disarankan untuk memuat semua permasalahan sehingga dapat memberikan gambaran untuk mengambil langkah perbaikan utamanya memenuhi “excellent service”. Ketiga, penyusunan kebijakan keuangan daerah setiap tahunnya hendaknya lebih fokus pada kebutuhan/permasalahan tahunan daerah serta mengacu pada kebijakan keuangan dalam RPJMD.
Empat,  menerapkan secara berkelanjutan indikator output dan sasaran berdasarkan standart pelayanan minimal (SPM) sehingga SPM menjadi strategi peningkatan mutu pelayanan publik dasar. Lima, perbaikan menejemen pengelolaan belanja daerah disertai peningkatan kapasitas OPD dalam mengeksekusi anggaran sehingga realisasi anggaran setiap tahunnya dapat lebih maksimal dan silpa tahun berjalan dapat ditekan.
Enam, restrukturasi program dan kegiatan hendaknya terus dilakukan disetiap urusan pemerintahan daerah, agar penggunaan anggaran (belanja daerah) lebih menjamin terpenuhinya kebutuhan infrastruktur publik dasar untuk peningkatan mutu pelayanan dasar masyarakat, kesejahteraan umum dan daya saing daerah, dengan demikian alokasi anggaran lebih produktif.

Menanggapi itu, Plh Bupati Bangkalan Eddy Moeljono mengatakan, dari enam rekomendasi itu akan dijadikan bahan evaluasi bersama kedepan. Nantinya rekomendasi itu akan dijadikan acuan untuk meningkatkan kinerja di berbagai bidang yang menjadi evaluasi dari DPRD kepada eksekutif.

“tentunya akan kita jadikan bahan acuan kedepan bagaimana nantinya kinerja di setiap bidang itu diperbaiki sesuai rekomendasi itu,” katanya.

Sementara ketua DPRD Bangkalan Imron Rosyadi tidak mau menilai kinerja Bupati selama lima tahun masa jabatan. Sebab ia menyatakan bahwa dalam hal ini kewenangannya sebagai legislatif hanya sebatas rekomendasi saja.

“Jadi tidak ada kewenangan dari DPRD untuk menilai kinerja itu ya, sehingga hasil rekomendasi itu tidak perlu dikuantifikasi, kita tidak boleh melebihi batas kewenangan yang diberikan, kalau hanya sebatas rekomendasi ya kita memberikan sebatas itu saja,” alasannya. (Zan/Lim)

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdor

7 May 2024 - 19:03 WIB

Masih Banyak Masalah Belum Ada Solusi, Dua Statemen Pj Bupati Bangkalan Ini Bikin Ngelus Dada

7 May 2024 - 10:54 WIB

Masyarakat Sidoarjo Diminta Hormati Proses Hukum Bupati Sidoarjo dan Jaga Kondusifitas Daerah

6 May 2024 - 23:15 WIB

Massa Aksi Desak KPK Segera Tangkap Bupati Sidoarjo

6 May 2024 - 19:31 WIB

Dapat Sinyal dari Senior Partai, Mahfud Daftar Cabup Bangkalan ke PDIP

6 May 2024 - 16:14 WIB

Pembuangan Sampah di Arosbaya Mulai Dikeluhkan Warga, Ini Kata Kadis DLH Bangkalan

6 May 2024 - 14:52 WIB

Trending di LINGKAR UTAMA