PAMEKASAN, Lingkarjatim.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan kedatangan tamu terhormat dari Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), pada Kamis siang (13/2/2020).
Kedatangan wakil rakyat dari parlemen disambut baik oleh Bupati Pamekasan, H. Badrut Tamam dan Wakil Bupati, H, Raja’e serta Pimpinan Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) di Periggitan Pendopo Ronggosukowati Pamekasan.
Kedatangan anggota DPR RI dari Komisi V dalam rangka membahas dan mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Pamekasan, salah satunya yakni upaya perluasan Embung dalam hal antisipasi bencana kekeringan ketika masuk musim kemarau pajang.
Pasca diskusi panjang antara Pemkab Pamekasan dengan anggota DPR RI dari Komisi V yang juga disaksikan dari Kementerian PUPR RI, semuanya langsung melihat Embung yang sudah dibangun di Desa Samiran, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Nurhayati Monoarfa mengaku bahwa kunjungan ke Kabupaten Pamekasan merupakan kunjungan kerja spesifik, hal itu dilakukan berdasarkan tupoksinya di Parlemen yakni fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran.
“Jadi kami mau mengaetahui langsung infrastruktur di Kabupaten Pamekasan dan ternyata berdasarkan keterangan dari pemerintah setempat, bahwa setiap tahunnya Pamekasan ini seringkali dilanda oleh bencana kekeringan. Nah, dengan begitu kami menghimbau kepada pihak kementerian terkait untuk bisa merealisasikan apa program-program yang diinginkan oleh Kabupaten Pamekasan”, ucapnya.
Lanjut, dan salah satu yang di ususlkan oleh Pemkab Pamekasan terhadap pemerintah pusat yakni pembangunan Embung seluas tiga hektar dan usulan tersebut sangat bagus sekali karena untuk megatasi bencana kekeringan yang setiap tahunnya terjadi di Pamekasan.
”Melalui pembangunan Embung maka bisa menampung air hujan dan bisa digunakan nanti ketika sudah masuk musim kemarau. Sebenarnya jika tidak memungkinkan dengan membangun Embung maka melalu Waduk juga bisa menampung air”, paparnya.
Pihaknya menilai bahwa potens air di daerah Pamekasan sangat kurang dan yang tersedia luas yakni air laut saja, dengan begitu dirinya menyarankan untuk menjadikan potensi air laut menjadi potensi airnya orang Madura hususnya Pamekasan deangan cara desalinasi, sehingga kekeringan di Madura bisa diatasi.
“Dan yang terpenting lagi yakni saluran irigasi yang harus diperbaiki, karena sekitar 52 persen saluran irigasi rusak secara nasioanl, selain itu kami menghimbau kepada pemerintah untuk tidak mengkonfersi lahan di daerah hulu termasuk juga penggundulan hutan, karena hal itu bisa mengakibatkan bencana lainnya seperti longsong, banjir dan lainnya”, kata Politisi berparas cantik itu.
Pada dasarnya anggota DPR RI mendukung semua usulan program Pemkab Pamekasan, termasuk juga program refitalisasi sungai (sungai yang dangkal), program jalan menuju pelabuhan dan program pembangunan jalan lingkar yang bertujuan mengurangi over lut.
Sementara Bupati Pamekasan, H. Badrut Tamam mengaku senang karena anggota Komisi V DPR RI dan Kementerian PUPR RI bisa memantau langsung ke lokasi Embung yang sudah dibangun oleh Pamekasan.
“Namun untuk sementara Pamekasan masih memiliki bangunan embung seluas satu hektar dan kami mengusulka tambahan dua hektar lagi kepada pemerintah pusat. Kenapa kami tidak menggunakan APBD untuk tambahan embangunan Embung tesebut karena APBD kita sedikit sehingga tidak cukup untuk pembangunan Embung seluas dua hektar yang diperkirakan membutuhkan biaya kurang lebih tiga puluh miliar”, ucapnya.
Pemkab Pamekasan juga mengusulakan terhadap DPR RI Komisi V mengenai pembangunan infrastruktur pelebaran jalan dari Pegantenan menuju Batumarmar asumsi anggaranya diperkirakan enam puluh sampai tujuh puluh miliar, terus kemudian untuk infrastruktur pelebaranjalan Kadur, Pakong, Larangan menuju Pasean asumsi pembiyaannya diperkirakan seratus dua puluh lima miliar.
“Dan jika hal ini kabulkan oleh Pemerintah Pusat melalui APBN yang akan ditetapkan di tahun 2020 maka insya’allah usulan program pembangunan ini bisa terealisasi di tahun 2021 mendatang”, pungkasnya.
(Supyanto Efendi)
