Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Sidoarjo, Benny Airlangga saat dikonfirmasi menjelaskan jika pihaknya sudah mengeluarkan surat untuk Bupati Sidoarjo terkait meminta anggaran menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
“Intinya ketika saya diperintahkan untuk tetap menarik parkir, maka saya harus ada pegangan dulu. Itu gampang saja kok. Suratnya saya cabut, Setelah itu sehari atau dua hari saya panggil jukir suruh narik lagi bisa,” ujar Benny.
Lebih lanjut, Benny memaparkan jika dalam mengelola anggaran untuk biaya bulanan Jukir di Sidoarjo, pihaknya membutuhkan dana sekitar Rp. 500.000.000 perbulan.
“Kalau kami 1 bulan bayar jukir di Sidoarjo hampir 500 juta untuk 200 jukir. Kalau dibandingkan antara pembayaran jukir dengan pendapatan memang ndak seimbang. Pendapatan rata-rata 100 juta gitu,” terangnya.
Benny menekankan bahwa pihaknya akan tetap menunggu Tim Anggaran Pemeintah Daerah (TAPD) untuk memberikan anggaran terkait jukir pada triwulan II atau selama pihak ketiga belum dapat menjalankan layanan perparkiran yang ada di Sidoarjo.
“Saya nunggu TAPD, saya juga banyak konsep. Bayar BTT atau bagi hasil. Ya nanti kami tawarkan itu,” tukasnya. (Imam Hambali/Hasin)
