KIPP Sampang Diskusi pemilu Sampang
SAMPANG, Lingkarjatim.com – Laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Sampang, hampir dipastikan semuanya tidak cukup bukti dan tidak bisa ditindaklanjuti.
Kondisi ini membuat Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sampang mengelar diskusi dengan elemen yang peduli terhadap Pemilu di Kabupaten Sampang dengan tema ‘Pemilu Kabupaten Sampang antara harapan dan kenyataan’, Senin (23/7/2018).
Ketua KIPP Sampang Karimullah mengaku, diskusi ini bagian dari bentuk keresahan pihaknya sebagai pemantau independen dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Sampang.
“Banyak hal-hal yang janggal, itu laporan dari rekan-rekan kami yang melakukan pemantauan dibawah,” katanya.
Bahkan kata dia, sejak awal secara formal dirinya sudah memberikan beberapa rekomendasi terhadap penyelenggara pesta demokrasi.
“Iya mulai dari surat undangan pemilih (C6) yang tidak sampai, data pemilih tetap ( DPT) yang masih ada ganda dan lain-lain,” paparnya.
Hal senada juga diungkapkan Sofwan Sekretaris KIPP Sampang, Penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Sampang menjadi harapan bersama bisa terlaksana sesuai aturan dan regulasi yang ada.
“Harapan tersebut tidak bisa terlaksana dengan baik jika fungsi-fungsi tidak melakukan pengawasan yang kuat, baik pengawasan dari Bawaslu dan pengawas independen yang lain,” ujarnya.
Lanjut Sofwan, selain penguatan fungsi pengawasan, kemudian nentralitas para penyelenggara dan pengawas sangat penting untuk memastikan Pemilu sesuai dengan regulasi yang ada.
“Oleh sebab itu, kami berharap fungsi penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu benar-benar berjalan sesuai fungsi masing-masing, jangan sampai saling menjelaskan untuk menjadi juru bicara karena secara fungsi itu sangat berbeda,” tandasnya.
Makhisul Amal salah satu peserta diskusi yang juga sempat menulis surat terbuka di media sosial pada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Terkait Pilkada Sampang, mengaku sangat miris dengan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Sampang.
“Iya seperti undangan pemilih yang tidak sampai, bahkan satu orang bisa membawa lebih dari satu undangan (C6), praktek money politik, video viral pencoblosan yang dilakukan panitia dan lain-lain,” jelasnya.
Dia berharap forum dikusi yang digelar KIPP ini dapat menggugah masyarakat untuk benar-benar menikmati Pemilu tanpa takut intimidasi.
“Kami mengajak semua pemuda Sampang khususnya mahasiswa untuk menggelorakan perlawanan terhadap tirani politik, karena di Kabupaten Sampang masih jauh dari sistem pemilu yang dicita-citakan bersama,” pungkasnya. (Hol/Atep/Lim)
