BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Sekelompok pemuda yang tergabung dalam Gerakan Loyalis Perubahan (gelora), menyebut kinerja Dinas Kesehatan (dinkes) Bangkalan tidak maksimal. Hal itu mereka sampaikan saat menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Dinkes Bangkalan, Jumat (23/10/2020).
“Pelayanan kesehatan di Bangkalan masih belum merata, masih banyak masyarakat yang tidak dilayani hanya karena administrasi. Jadi kami mengnggap kinerja dinkes Bangkalan tidak maksimal,” kata koordinator aksi, Munawir, saat menyampaikan orasinya.
Munawir juga mengatakan, banyak bidan yang memilih merujuk pasiennya ke rumah sakit swasta karena fee yang mungkin lebih besar daripada ke puskesmas atau RSUD.
“Untuk itu kami meminta dinkes Bangkalan mengintruksikan kepada seluruh bidan agar merujuk pasiennya ke Puskesmas atau RSUD, bukan ke RS swasta,” terangnya
Selain itu, Munawir juga menyampaikan, pelayanan di puskesmas dan RSUD tidak maksimal, karena tidak ada petugas (Dokter) yang standby di RSUD maupun Puskesmas.
“Kami meminta agar mendahulukan penanganan pasien daripada administrasi. Kami juga meminta agar dinkes meng-kroscek kembali data JKN KIS, karena banyak masyarakat miskin yang KIS-nya dinonaktifkan,” kata dia.
Tak hanya itu, dia juga meminta dinkes memperhatikan kesehatan santri di Bangkalan, karena di Bangkalan begitu banyak pesantren dengan santri berjumlah ribuan, yang minim perhatian serta pelayanan kesehatan.
“Kami juga meminta dinkes membangun pos kesehatan pesantren (poskestren),” imbuh Munawwir.
Menanggapi hal itu, kepala Dinkes Bangkalan, Sudiyo mengatakan, terkait rujukan pasien yang dilakukan bidan, pihaknya mengaku sudah mengevaluasi hal itu. Ini karena sebelumnya juga sudah ada yang mengadukan hal itu.
“Melalui rapat dengan kapus, kami sudah melarang semua tenaga kesehatan yang membuka praktek mandiri dengan menerbitkan surat edaran agar merujuk ke puskesmas atau RSUD,” kata dia.
Kemudian terkait pelayanan kesehatan di RSUD Bangkalan dan penonaktifan KIS, Sudiyo mengaku hal itu bukan wewenangnya, karena RSUD dan Dinkes adalah dua lembaga yang berbeda. Sementara untuk KIS, dia mengaku adalah wewenang pemerintah pusat.
“Tapi kami tetap akan mengkoordinasikan dengan pihak rumah sakit. Sementara untuk KIS, kami jamin akan diklaim ke beakesmakin bagi masyarakat yang tidak mampu,” tambah dia.
Terkait poskestren, Sudiyo juga mengaku, pihaknya sudah merencanakan hal itu, akan tetapi dia mengatakan, tidak semua pesantren bisa dibangun pos tersebut.
“Kadang ada pesantren yang tidak mau dibangun pos itu, makanya kami minta teman-teman membantu mengusulkan pesantren mana saja yang mau dibangun pos itu,” ucap dia. (Moh Iksan)
