Bangkalan, Lingkarjatim.com,- Ketua Persatuan Alumni (PA) GMNI Bangkalan Dasuki Rahmad menyayangkan masih banyaknya pejabat publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang belum siap dengan undang-undang keterbukaan informasi publik.
“Ini masalah klasik, masalah yang sudah lama, sudah mendarah daging di pejabat pemkab Bangkalan, Jangankan memberikan data, menerima tamu aja dia alergi dan belum siap, tidak akan pernah maju kabupaten Bangkalan jika begini terus,” ucapnya Jum’at (13/10/23).
Dasuki juga mengatakan bahwa seragam yang mereka pakai dan segala fasilitas diruangan kantornya itu dari hasil keringat rakyat yang membayar uang pajak untuk negara, sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak melayani rakyat selama tujuannya baik.
“Mereka pejabat publik, yang digaji dari uang rakyat, ada rakyat datang ke kantornya malah seperti terganggu, kan lucu,” lanjutnya.
Dasuki juga tidak bisa menerima alasan bahwa mereka sedang sibuk bekerja sehingga tidak sempat melayani tamu.
“Saya yakin mereka tidak sibuk, hanya pura-pura sibuk, coba aja sebutkan apa kira-kira hasil kerjaan mereka selama puluhan tahun hingga sekarang selain menghabiskan uang negara? Jika mereka benar-benar sibuk bekerja, pastilah kelihatan hasilnya, kalau sibuk korupsi mungkin iya,” ucapnya seraya tertawa.
Dirinya lalu membandingkan dengan kota Surabaya yang walikotanya meminta semua nomor pejabat di sebar hingga kantor kecamatan.
“Bandingkan dengan kota sebelah, mereka malah sudah menyebar semua nomor pejabatnya hingga tataran kecamatan, untuk melayani rakyat, disini? Jangankan menyebarkan nomor hp, didatangi kekantornya aja mereka seperti alergi,” ketusnya dengan raut wajah kecewa.
Menurutnya ini tantangan untuk Pj Bupati Bangkalan saat ini, jika memang benar-benar mau membenahi Bangkalan harus dimulai dari membenahi mental pejabatnya.
“Ini tantangan dan PR bagi Pj Bupati Bangkalan jika memang benar-benar mau memperbaiki Bangkalan, harus dimulai dari sini, ayo buka-bukaan jangan ada yang ditutup-tutupi, berikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk melihat sejauh mana kinerja para pejabat kabupaten Bangkalan, yang mana separuh lebih APBD Bangkalan habis untuk membayar honor mereka,” pungkasnya.
