SAMPANG, Lingkarjatim.com – Aksi demontrasi puluhan aktivis di Kabupaten Sampang yang menyoroti kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) setempat sempat diwarnai ketegangan antara pendemo dengan oknum kepala desa setempat.
Pasalnya, disela-sela dialog antara aktivis dengan Kepala DPMD, diketahui ada Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Sampang yang ikut campur dalam aksi tersebut, sontak saja para pendemo langsung mengakhiri aksi yang dilakukan di jalan Jaksa Agung Suprapto Kota Sampang, Selasa (9/6/2020).
Siti Farida Korlap Aksi mengatakan menghentikan aksi tersebut lantaran ada oknum kepala desa yang cawe-cawe, pihaknya juga mempertanyakan kapasitas AKD dalam aksi tersebut.
“Apa kapasitasnya, seharusnya hanya DPMD yang memberikan penjelasan sebagai leading sektor pemerintahan desa, kita tidak berurusan dengan AKD, Kepala DPMD jangan berlindung dibalik AKD,” kesalnya.
Massa akhirnya membubarkan diri meski Ketua AKD bersikukuh menjelaskan persoalan itu. Namun sebagai bentuk kekecewaan terhadap Kepala DPMD Sampang Malik Amrullah, massa menggelar aksi jalan mundur.
Seperti diketahui, gabungan aktivis anti korupsi dari LSM di Sampang ini juga menyoroti adanya 30 desa belum mencairkan 100 persen BLT dana desa. Padahal, semestinya penyaluran tahap satu BLT bagi desa kepada keluarga penerima manfaat dicairkan pada 9 Mei 2020 sesuai instruksi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2020.
“Tanggal 9 Mei seharusnya sudah dicairkan, kalau sekarang sudah tahap kedua, lalu apa yang dikerjakan DPMD selama ini,” tambahnya.
Tak hanya itu, massa juga meminta pertanggungjawaban Kepala DPMD Sampang atas lemahnya kinerja DPMD dalam mengawal tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik, transparansi data penerima bantuan disetiap desa yang bisa diakses semua masyarakat.
“Segera menyalurkan BLT dana desa yang belum terealisasi, kami juga memohon kepada Bupati Sampang segera mencopot jabatan Kepala DPMD karena telah gagal membawa perubahan terhadap pemerintahan desa di Sampang,” ucapnya.
Sementara itu, Abd Malik Amrullah kepala DPMD Sampang mengakui masih ada beberapa desa yang belum menyalurkan atau merealisasikan bantuan BLTDD. Menurutnya, hal itu karena secara administrasi belum bisa disalurkan mengikuti instruksi Kemendes Nomor 1 Tahun 2020, sehingga harus dicairkan setelah Idul Fitri.
“Memang masih ada Desa yang belum merealisasikan BLTDD. Tapi hari ini, sudah ada 5 Desa yang mencairkan bantuan itu,” katanya kepada para peserta aksi.
Pihaknya juga mengakui data yang telah disetorkan ke instansinya dilakukan verifikasi ulang. Karena penerima ditemukan double sebagai penerima bansos lainnya.
“Dan hari ini, kami bersama beberapa Kepala Desa sedang rapat untuk merealisasikan BLTDD tahap ke II,” tukasnya. (Abdul Wahed)
