Selain itu, Panutan juga memastikan, Kantor Staf Presiden bersama kementerian/lembaga terus melalukan monitoring di lapangan, agar pelaksanaan kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya berjalan efektif dan terukur. Termasuk, melakukan antisipasi dampak negatif terhadap petani.
“Kita perlu menjamin agar implementasi pelaksanaan kebijakan larangan ekspor untuk minyak goreng dan bahan baku minyak dapat berjalan secara efektif dan terukur. Hal ini tentunya harus didukung oleh mekanisme monitoring dan evaluasi baik di tingkat pusat maupun daerah,” ucapnya. (Moh Iksan/Hasin)
Facebook Comments Box
