Selain itu, dalam rapat tersebut, Jokowi juga menyampaikan bahwa pada tanggal 12 April nanti, KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 akan dilantik dan segera mempersiapkan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.
“Oleh sebab itu nanti kita perlu berbicara dengan KPU dan Bawaslu mengenai persiapan-persiapan ini agar persiapan Pemilu dan Pilkada betul-betul bisa kita persiapkan dengan matang,” katanya.
Lebih lanjut, Jokowi juga mengatakan, hal yang juga harus segera dikejar adalah penyelesaian payung hukum regulasi yang dibutuhkan untuk Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.
“Ini saya minta pak Menkopolhukam agar berkomunikasi yang intens dengan KPU dan DPR RI sehingga perencanaan programnya bisa didetailkan agar regulasi yang ada dan disusun ini tidak multitafsir dan nanti bisa menimbulkan perselisihan di lapangan,” lanjutnya.
Tak hanya itu, Jokowi juga mengatakan, hal yang juga harus segera diputuskan adalah mengenai alokasi dana, baik dari APBN maupun APBD dalam rangka persiapan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.
“Kemarin sudah disampaikan, diperkirakan anggarannya sebesar Rp 110,4 triliun untuk KPU dan Bawaslu. Untuk KPU Rp 76,6 triliun dan Bawaslu Rp 33,8 triliun. Ini saya minta didetailkan lagi, dihitung lagi dan dikalkulasi lagi dengan baik dalam APBN maupun APBD dan dipersiapkan secara bertahap,” pintanya.
Selanjutnya, Jokowi juga meminta kepada jajarannya agar segera menyiapkan pejabat Gubernur, Walikota dan Bupati yang masa jabatannya berakhir di tahun 2022 ini. Dia menyebut ada 101 daerah yang masa jabatannya berakhir tahun ini. Rinciannya, 7 Gubernur, 76 Bupati dan 18 Walikota.
“Saya minta seleksi figur-figur pejabat daerah ini betul-betul dilakukan dengan baik, sehingga kita mendapatkan pejabat daerah yang kapabel, memiliki jiwa leadership yang kuat dan mampu menjalankan tugas yang berat di tengah situasi ekonomi yang tidak mudah ini, agar nantinya penyiapan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Terakhir, Jokowi mengatakan, menghangatnya situasi menjelang kontestasi politik itu merupakan hal yang biasa. Namun dia berpesan agar jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh kepentingan-kepentingan politik yang tidak bermanfaat.
“Untuk itu saya juga minta agar dilakukan pendidikan politik yang massif kepada masyarakat dan para kontestan. Jangan membuat isu-isu politik yang tidak baik terutama isu politik identitas yang mengedepankan isu politik SARA, karena kita memiliki pengalaman yang tidak baik di Pemilu sebelumnya, sehingga kita harapkan ini tidak terjadi di pemilu 2024,” ucapnya. (Moh Iksan)
