Aktivis senior di kabupaten Bangkalan, Mathur Husairi juga angkat bicara prihal polemik tersebut, menurutnya pemerintah seharusnya hadir dan lebih peduli kepada pedagang pasar tradisional di kabupaten Bangkalan.
Menurutnya selain pembangunan pasar itu menyalahi aturan karena berdampingan dengan pasar modern, pemerintah juga dinilai tidak memberikan perhatian terhadap keberlangsungan pedagang pasar tradisional di kabupaten Bangkalan.
“Ada perda, saya baca bahwa pemberdayaan dan fasilitas dipasar itu menjadi tanggung jawap pemerintah,” ucapnya.
Dirinya juga merasa heran karena pedagang bayar sewa namun tetap harus dibebani biaya pasang listrik.
“La ya itu lucu, klo itu rekom dari BPK minta aja rekomnya, lucu ini, fasilitas orang sewa kemudian disuruh pasang,” ucapnya seraya tertawa.
Bahkan dirinya menyoroti beberapa sumber pendapatan yang ada di pasar tersebut ditengarai masih bocor dan tidak digunakan sebagai mana mestinya untuk kemajuan dan kenyamanan pasar tersebut.
“Kalau memang Pj ini punya komitmen, portal parkir itu sudah tidak boleh lagi pakai manual, rentan bocor,” sarannya agar apapun sumber PAD di pasar tersebut harus bisa dimaksimalkan dan di digitalisasi agar transparan sehingga tidak hanya menguntungkan oknum tertentu.
