Bangkalan, Lingkarjatim.com,- Polemik Pemasangan listrik untuk pedagang pasar Ki Lemah Duwur Bangkalan mendapatkan penjelasan dari Plt Kepala Dinas Perdagangan Achmad Sidiq.
Dirinya menjelaskan bahwa kebijakan pemasangan listrik baru tersebut bermula dari temuan BPK karena antara pendapatan dan biaya beban yang ditanggung tidak memadai.
“Temuan BPK, Tagihan dari PLN kadang-kadang 35 hinga 40 juta untuk listrik pasar Ki Lemah Duwur, sedangkan penarikan dari pasar Ki Lemah Duwur dapatnya hanya 8 juta,” ucapnya.
Tingginya tarif listrik di pasar Ki Lemah Duwur itu menurutnya disebabkan oleh besarnya daya yang dipasang di pasar tersebut.
“Bebannya saja, tanpa dipakai itu sudah 15 juta per bulan, belum biaya daya yang dipakai pedagamg sehingga kalau dibebankan kepada pedagang semua tidak mampu,” terangnya.
Setelah tim dari BPK selesai turun ke lapangan, menurutnya beberapa pejabat dipanggil termasuk dirinya sebagai Plt Kepala Dinas Perdagangan dan kepala pasar Ki Lemah Duwur Bangkalan.
Pada saat itu menurutnya BPK melarang pemkab Bangkalan menganggarkan anggaran untuk pembayaran listrik pedagang pasar.
“Tidak boleh menganggarkan pembayaran untuk pedagang, itu harus bayar sendiri, kalau token kan enak,” ucapnya menirukan anjuran yang disarankan oleh tim BPK.
Pada saat tim BPK turun kelapangan, menurutnya juga menemukan banyak lampu pedagang walaupun kiosnya tutup tapi lampunya tidak dimatikan.
Sidiq juga menjelaskan bahwa kwh atau meteran yang di pasang di setiap kios yang ada dipasar tidak sama dengan kwh yang dipasang di setiap rumah-rumah. Bahwa kwh yang dipasang dipasar tersebut hanyalah sebagai kwh pembanding.
Penunjukan rekanan pihak ketiga yang mengerjakan pemasangan listrik tersebut juga menurutnya bukan tanpa alasan, melainkan karena rekanan tersebut sudah memiliki sertifikasi ahli dibidang kelistrikan.
“Harga itu semua dari pak Robi, rekanan yang mengerjakan tersebut, bisa murah tapi kita tidak menjamin keamanannya, karena pasar tersebut besar dan khawatir terbakar jika bukan yang ahli,” tuturnya.
Dan dirinya juga mengaku tidak mengambil keuntungan apapun dari biaya pemasangan tersebut.
Ditanya perihal biaya pemasangan listrik yang seharusnya ditanggung oleh pemerintah bukan malah dibebankan kepada pedagang pasar, dirinya mengatakan bahwa hal tersebut masukan langsung dari rekanan kepada PLN. Dirinya menyarankan kepada pedagang pasar agar menanyakan langsung hal tersebut kepada rekanan besok.
“Bukan dibebankan ke pedagang pasar, jadi biar besok mereka bertanya langsung ke rekanan, bayarnya berapa, tiang itu dari mana, kabel darimana biar tanya langsung dan mereka yang menjawab, kita hanya memfasilitasi orang mau daftar cuma lewat kita terus kita serahkan ke pihak ketiga itu, ke rekanan itu karena penunjukan dari PLN itu,” pungkasnya.
