SURABAYA – Lingkarjatim.com,- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa diam-diam ternyata telah menyiapkan langkah untuk mengendalikan inflasi dan kemiskinan ekstrem di Jatim. Langkah ini sejalan dengan intruksi Presiden Joko Widodo, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 di Sentul International Convention Center, Bogor, Selasa, 17 Januari 2023.
Dalam Rakornas tersebut, lanjut Khofifah, Jokowi mengintruksikan seluruh kepala daerah menyiapkan langkah penanganan berbagai masalah. Mulai dari masalah inflasi, kemiskinan ekstrem, stunting, investasi, birokrasi berdampak, APBD, TKDN, stabilitas politik dan keamanan menuju Pemilu 2024, serta soal kebebasan beragama dan beribadah. “Kami menyiapkan langkah dan strategi bersama seluruh jajaran Forkopimda Jatim untuk terus melakukan kolaborasi, koordinasi, dan sinergi untuk menjalankan arahan Bapak Presiden Jokowi dalam menangani berbagai permasalahan,” kata Khofifah.
Untuk persoalan inflasi, Khofifah mengaku dirinya terus meng-update data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai dasar dari pengambilan keputusan atau kebijakan penanganan inflasi. Dimana berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per 2 Januari 2023, pergerakan inflasi month-to-month di Jatim pada bulan Desember 2022, mengalami inflasi sebesar 0,60 persen. Sedangkan inflasi y o y dan inflasi tahun kalender sebesar 6,52 persen.
“Dalam upaya pengendalian inflasi di Jatim, Pemprov Jatim melakukan strategi 4K. Keempat strategi tersebut adalah Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif,” katanya.
Strategi pertama yaitu keterjangkauan harga, di mana upaya ini dilakukan melalui berbagai langkah seperti penyelenggaraan pasar murah dan operasi pasar, penguatan kerjasama antar daerah melalui kegiatan misi dagang dan investasi, serta pemantauan ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok dan posko digital satgas pangan.
Strategi kedua yakni ketersediaan pasokan, diantaranya dengan menyerap gabah beras petani, penyusunan pola tanam, optimalisasi, pengamanan produksi. “Kemudian pengendalian ketersediaan komoditas peternakan, pembinaan dan pengawasan peternak, percepatan gerakan tanam padi di 38 kab/kota, dan monitoring ketersediaan pasokan barang pokok,” ujarnya.
Selanjutnya strategi ketiga yakni Kelancaran Distribusi, di mana program ini diantaranya dilakukan dengan memberikan subsidi angkutan kapal untuk kepulauan terluar, perbaikan dan pemeliharaan jalan, pemberian subsidi transportasi darat ketika pemberlakuan zero Over Dimension Over Load (ODOL), serta memperkuat koordinasi pengamanan stok BBM dan LPG 3kg di Jatim.
“Strategi keempat yakni komunikasi efektif, diantaranya dengan memperkuat sinergi dan koordinasi antar stakeholder, pertemuan Kepala OPD dengan BPS membahas perkembangan inflasi di Jatim setiap minggu. Kami juga akan menyediakan running text perkembangan harga barang pokok dan penting di media elektronik,” katanya.
Sementara dalam menangani masalah kemiskinan ekstrem, Khofifah mengaku telah melakukan berbagai langkah seperti program elektrifikasi, program Renovasi Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu), berbagai program bantuan sosial, serta program pemberdayaan usaha perempuan (Jatim Puspa). Kata dia, Pemprov Jatim sendiri telah memiliki best practice program yang selama ini telah berjalan, seperti PKH-Plus dengan sasaran masyarakat Jatim berusia 70 tahun atau lebih dalam program PKH.
“Kami juga terus meminta Bupati/Walikota untuk terus blusukan mengecek di wilayahnya masing-masing mana yang masih ada kemiskinan ekstrem. Kami juga meminta Kepala Dinas PMD Jatim beserta Kepala Bakorwil untuk ikut menyisir wilayah-wilayah mana yang masih ada kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Berikutnya terkait penanganan stunting, Khofifah menyebut Pemprov Jatim memiliki dua macam intervensi. Yakni itervensi spesifik (bidang kesehatan) kontribusinya sebesar 30 persen dan intervensi sensitif (bidang non kesehatan) kontribusinya sebesar 70 persen. “Berbagai upaya ini terus dilakukan baik koordinasi lintas sektor, edukasi, konseling, dan koordinasi baik soal gizi, makanan bayi dan anak, pelaksanaan imunisasi, sampai dengan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita secara rutin di posyandu,” katanya.
Lalu terkait investasi, kata Khofifah, pihaknya terus mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif dan ideal di Jatim. Di Jatim sendiri telah ada Perda No. 2 Tahun 2019 tentang penanaman modal, yang di dalamnya mengatur tentang percepatan pelayanan perizinan, deregulasi penanaman modal, promosi penanaman modal dalam dan luar negeri, serta pemberian insentif bagi penanam modal.
Insentif ini, lanjutnya, seperti pengurangan atau memberikan keringanan pajak daerah atau retribusi daerah, pemberian dana stimulan, dan pemberian bantuan modal. Sedangkan pemberian kemudahan seperti penyediaan data dan informasi terkait peluang penanaman modal, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan lahan atau lokasi. “Kami juga terus melakukan inovasi proses perizinan secara digital dengan memanfaatkan teknologi informasi yakni pelayanan perizinan online, pelayanan informasi investasi online, serta pelayanan Jatim Online Single Submission,” ujarnya.
“Selain itu juga dengan memberikan fasilitasi perusahaan eksisting tetap beroperasi fasilitasi pengendalian penanaman modal perusahaan Jatim dan memfasilitasi perusahaan dalam mengurai permasalahan penanaman modal,” imbuhnya. (Amal/Hasin)
