Untuk diketahui, berawal dari adanya wali siswa SMAN 1 Kamal yang mengeluh karena beberapa kali putrinya meminta untuk membeli buku di sekolah tempat anaknya belajar.
“Baru masuk itu bayar buku kalau tidak salah 40 sekarang beli lagi dua buku 80 pak,” ucapnya.
“Ini bukunya pak ada yang 37.000, ada yang 50.000, ada yang 30.000 sama 15.000 pak,” ucapnya lagi merinci masing-masing harga buku lengkap dengan gambar buku yang dibelinya.
Menanggapi hal tersebut kepala sekolah SMA 1 Kamal membantah sekolahnya jualan buku.
“Kalau sekolah tidak ada mas, nanti saya cek dulu khawatir ada oknum,” ucapnya Kamis, (11/08/22) saat di konfirmasi oleh media lingkarjatim.com perihal keluhan wali siswa tersebut.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur di Bangkalan, Mustaqim juga menyayangkan adanya dugaan pembelian buku tersebut dan mengaku akan menindak lanjuti melalui pengawas sekolah yang ada di lembaganya.
“Untuk buku sebenarnya sudah tercover di bos, ya nanti kita coba cek,” ucapnya singkat saat di konfirmasi prihal pembelian buku yang dikeluhkan wali siswa SMAN 1 Kamal tersebut Kamis (12/08/22).
Tidak hanya Cabang Dinas, Anggota Komisi E DPRD Jatim juga angkat bicara. Menurutnya sangat disayangkan jika masih ada lembaga sekolah yang jualan buku kepada siswa.
“Ini sangat disayangkan dan mencoreng lembaga pendidikan negeri, sudah ada BOS dan BPOPP. Kenapa sekolah jualan buku?,” Ucapnya menyayangkan, Sabtu (14/08/22).
Mathur lantas memplesetkan bahwa progran andalan Gubernur Jawa Timur TisTas yang merupakan singkatan dari gratis dan tuntas menjadi Gratis Terbatas.
Hal tersebut menurutnya dikarenakan Bantuan Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) selama periode ini belum sepenuhnya dipenuhi 100% oleh pemerintah.
Bahkan Mathur sapaan akrabnya menyatakan bahwa ada lembaga sekolah yang menyiasati dengan dana partisipasi dari wali siswa melalui komite sekolah.
Dalam hal ini Mathur kemudian meminta pihak sekolah agar bisa transparan dalam penggunaan dana BOS dengan membuka Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) agar jika memang ada kekurangan anggaran bisa dicarikan solusi secara bersama-sama dengan komite dan wali siswa.
“Intinya sekolah jangan jualan,” pungkasnya menegaskan bahwa lembaga sekolah tidak boleh berbisnis dengan siswanya dalam bentuk apapun.
Terkahir aktivis Sosial, ketua G25 Indonesia Dasuki Rahmad juga buka suara. Dirinya mengaku punya pengalaman tersendiri saat melakukan pendampingan terhadap siswa tidak mampu yang di bantu oleh lembaganya untuk sekolah di sekolah SMA 1 Kamal.
“SMAN 1 Kamal ini termasuk yg sangat ribet ketika kita ingin bayar, bahkan lebih ribet lagi ketika kita ingin keringanan, birokrasinya bertingkat, kita di pingpong kemana2, mulai dr ketua kelas, wali kelas, bendara sekolah sampai kepala sekolah, itupun belum tentu ada ditempat, kita tahu itu karena ada 3 anak dari keluarga tidak mampu yang kita biayai dari G25INDONESIA sekolah di SMA 1 Kamal,” ucapnya Rabu (17/08/22) mulai bercerita dengan nada dan raut wajah sedikit geram.
Bahkan menurutnya dana BOS yang di bangga-banggakan oleh pemerintah ternyata masih belum mampu menjadikan pendidikan terjangkau oleh semua kalangan.
Bersama itu pula menurutnya pendidikan gratis yang sering di gaung-gaungkan oleh para pejabat hanya sebatas gratis di atas kertas, prakteknya jauh dari harapan.
“BOS dan KIP itu tidak membuat pendidikan menjadi murah dan terjangkau apalagi berkualitas, karena ternyata sekolah tidak banyak yang mengedepankan prinsip-pronsip mutu pendidikan karena sibuk berbisnis, oleh karena itu perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap kepala sekolah”, lanjutnya serius.
Bahkan pria asal Socah tersebut mempertanyakan dana yang masuk ke sekolah termasuk dana BOS itu digunakan untuk apa dikarenakan masih banyak biaya yang dibebankan kepada wali siswa dengan berbagai macam cara.
“Nanti akan kita pertanyakan, seperti apa pelaporan dana BOS sekolah, dan seperti apa pengawasan yang di lakukan oleh pemerintah terhadap sekolah, jangan-jangan……….,” Ucap Dasuki mencurigai ada permainan dalam tatalaksana pengelolaan dana BOS selama ini. (Hasin)
