Bangkalan, Lingkarjatim.com,- Pemerintah kabupaten Bangkalan seakam kehabisan cara untuk melakukan pembaikan jalan rusak yang ada di kabupaten Bangkalan.
Pj Bupati Bangkalan Arif Moelia Edi yang sedari awal menjabat langsung tancap gas untuk melihat sendiri berbagai jalan rusak yang ada di kabupaten Bangkalan.
Dari hasil pengamatannya Pj Bupati membenarkan bahwa terdapat beberapa jalan yang kondisinya sangat memprihatinkan dan membutuhkan perhatian segera, namun menurutnya keuangan pemkab Bangkalan tidak memungkinkan untuk melakukan perbaikan tersebut.
Tidak mau menyerah begitu saja, pria yang akrab disapa Arif itu langsung melakukan berbagai upaya termasuk mengajukan perbaikan jalan ke pemerintah pusat.
Namun upaya tersebut masih terkendala karena terkait dengan aset PT KAI. Upaya komunikasi dengan PT KAI pun hingga saat ini belum membuahkan hasil.
Tidak mau kehabisan akal, Pj Bupati Bangkalan beberapa hari yang lalu mengupayakan agar beberapa ruas jalan yang kondisinya benar-benar memprihatinkan dan membutuhkan perhatian segera bisa secepatnya diperbaiki dengan mengajak beberapa pengusaha tambang untuk ikut berpartisipasi.
Hasilnya beberapa pengusaha tambang yang dikumpulkan di pendopo pada Senin (22/04/2024) kemarin mendukung upaya tersebut dengan ikut andil gotong-royong untuk memperbaiki jalan rusat tersebut.
“Alhamdulillah, para pengusaha tambang di Bangkalan memberikan respon untuk ikut ambil bagian secara swadaya untuk perbaikan beberapa ruas jalan yang rusak,” ucap Pj Bupati Bangkalan sesaat setelah pertemuan dengan para pengusaha tambang tersebut.
Pj Bupati menjelaskan, bahwa sebagai langkah awal, perbaikan jalan akan dilakukan di ruas jalan Kwanyar-Modung dan ruas jalan Blega-Kedundung. Sementata untuk perbaikannya berupa telford dan latian atau tambal sulam.
“Perbaikan jalan ini ditujukan sebagai eksisting yang dapat memberikan multiple effect terutama mobilitas pertumbuhan ekonomi. Ini merupakan langkah awal, jadi kami fokus pada perbaikan secara swadaya dengan bantuan dari para pengusaha agar bisa memberikan jalan yang layak sebagai penunjang roda ekonomi,” jelasnya.
Meski begitu, Pj Bupati Bangkalan menegaskan, pemilihan perbaikan ruas jalan lingkar selatan tersebut tidak lantas mengesampingkan ruas jalan yang lainnya, melainkan menyesuaikan dengan kondisi keuangan dan skala prioritas.
“Kerja sama ini saya rasa bukan masalah selama terbangun integritas yang baik. Sedangkan pembangunan jalan lainnya juga akan tetap menjadi prioritas kami ke depan,” pungkasnya.
Kerja keras serta upaya Pj Bupati Bangkalan dalam memberikan perhatian terhadap berbagai permasalahan yang ada di kabupaten Bangkalan terutama jalan rusak mendapatkan banyak dukungan serta komentar positif dari masyarakat Bangkalan. Bahkan ada beberapa yang meminta agar beliau dicalonkan sebagai Bupati Bangkalan di pilkada yang akan datang.
“Cocok reah, mayuh lapadedih Bupati Bangkalan 2024 beih pak Pj reah, (muantaapppp, ayo pak PJ kita jadikan Bupati Bangkalan aja di tahun 2024, Red),” ucap salah satu netizen yang komentar di medsos resmi media Lingkar Jatim.
Namun walaupun begitu bukan berarti tidak ada yang berkomentar negarif perihal upaya Pj Bupati Bangkalan menggandeng pengusaha tambang untuk melakukan perbaikan jalan rusak tersebut.
Seperti komentar salah satu netizen lainnya yang mempertanyakan apakah pengusaha tambang yang diundang ke pendopo untuk diajak berkolaborasi memperbaiki jalan rusak tersebut adalah pengusaha tambang legal atau ilegal.
Karena menurutnya apabila yang diundang tersebut adalah pengusaha tambang ilegal maka sama saja dengan pemerintah kabupaten Bangkalan mendukung adanya perusahaan tambang ilegal di kabupaten Bangkalan.
“Itu perusahaan tambang legal apa ilegal ya? Klo perusahaan ilegal berarti pak Pj mendukung donk keberadaan tambang ilegal tersebut, dan seperti apa mekanisme serta pertanggungjawaban nya, jangan-jangan…. Ini kan negara bukan pribadi,” ucap salah satu netizen yang berkomentar negatif prihal upaya tersebut.
Media Lingkar Jatim berupaya mengkonfirmasi perihal komentar diatas ke Pj Bupati Bangkalan namun hingga berita ini ditayangkan belum ada respon apapun.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kabupaten Bangkalan Rizal Mardiansyah juga enggan menanggapi perihal status pengusaha tambang tersebut, menurutnya hal tersebut bukanlah ranahnya.
“Mohon maaf kami tidak tau, dan bukan ranah kami,” ucapnya singkat seraya meminta maaf, Jumat (26/04/24). (Hasin)
