BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Komisi D DPRD Bangkalan melakukan rapat evaluasi tiga bulanan terkait dengan penggunaan anggaran yang sudah terealisasi. Tak hanya itu Komisi D juga melakukan road show ke lapangan.
Senin (18/3/2018) Komisi yang dikomandani Nur Hasan itu mendatangi SDN Karang Nangkah 2 di Kecamatan Blega. Dalam kesempatan itu Nur Hasan menyampaikan akan melakukan evaluasi dan mengkaji hasil temuan dari BPK dan akan dirapatkan dengan Pansus.
“Pansus ini nantinya akan memberikan rekomendasi hasilnya baik atau tidak terkait dengan dana dari APBD maupun dana lainnya,” terangnya.
Kemungkinan besar rekomendasi yang akan diberikan nantinya akan dilakukan investigasi kembali atau pemeriksaan ulang. Baginya hal itu dilakukan mulai dari Kecamatan Galis, Blega dan Modung.
Selain itu, Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mewanti-wanti soal dana bantuan berupa Program Indonesia Pintar (PIP) yang sangat rawan dilakukan penyelewengan.
Kerawanan tersebut kata Nur Hasan sering kali wali murid memasrahkan kepada kepala sekolah. Kemungkinan disebabkan mekanisme yang dinilai rumit sehingga berdampak pada kepasrahan kepada kepala sekolah.
“Nah, ini yang kadang pertama terjadi sesuatu yang tidak diinginkan,” terangnya.
Sementara itu Muhammad Toha Kepala SDN Karang Nangkah 2 secara tegas menyatakan bahwa sampai saat ini tidak adalah masalah yang berarti. Dirinya menyebutkan urusan pengerjaan bantuan infrastruktur tidak ada intervensi dari pihak ketiga. Semuanya dipasrahkan kepada kepala sekolah masing-masing.
Dirinya menambahkan bahwa pembangunan rehab khususnya di SDN Alas Rajah 2 perlu diprioritaskan karena kerusakan sangat parah yang disebabkan bencana alam puting beliung.
“Khususnya di SDN Alas Rajah 2 lebih diprioritaskan karena rusak parah,” tuturnya. (Zan/Lim)
