BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Kebijakan pemerintah kabupaten Bangkalan yang menunda Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahap II mendapat dukungan dari mayoritas kepala desa setempat.
Selain karena memang anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk menggelar Pilkades di 149 desa, para kepala desa juga ingin fokus terhadap pemulihan ekonomi masyarakat yang dalam beberapa tahun terakhir diguncang pandemi covid-19.
Hal itu diungkapkan Asosiasi Kepala Desa (AKD) Bangkalan melalui juru bicaranya Jayus Salam. Menurutnya, kebijakan penundaan Pilkades itu sudah tepat, sebab dalam beberapa tahun masyarakat berjibaku dengan covid-19.
Jika Pilkades tahap II digelar tahun ini, kata dia, maka masyarakat akan jenuh terhadap politik. Sebab, Pilkades di Bangkalan digelar tiga tahap mulai dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Sedangkan tahun 2024 akan ada Pemilu.
“Kalau tahun 2021, 2022, 2023 Pilkades dan tahun 2024 pemilu, maka tidak ada waktu untuk memikirkan pemulihan ekonomi masyarakat. Dengan penundaan ini kita bisa memiliki jeda untuk memulihkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
