JATIM, Lingkarjatim.com – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Mathur Husyairi mempertanyakan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dalam penyelenggaraan program di bidang pendidikan.
Pertanyaan itu muncul setelah Mathur melakukan kunjungan kerja (kungker) ke sejumlah daerah di Jawa Timur terkait implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pendidikan.
Menurut Mathur, dari sekian daerah yang dikunjungi di Jawa Timur, permasalahannya hampir sama, yakni biaya penyelenggaraan pendidikan, honor Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap (GTT/PTT) rendah, sarana alat praktek yang tidak up to date, telatnya pencairan dana BOS dan BPOPP, sekolah belum punya gedung sendiri dan lain sebagainya.
“Program Tistas, gratis berkualitas atau gratis terbatas atau juga gratis karena fleksibilitas?,” ujar dia, Selasa (03/03).
Lebih lanjut, Mathur memaparkan, di APBD Jatim tahun 2020 untuk pendidikan mencapai Rp. 7,1 triliun, sekitar 4 triliun berupa dana BOS yang sumbernya dari APBN. Itu berarti dana atau Anggaran pendidikan yang bersumber dari APBD Jatim hanya sekitar Rp. 3 triliun.
“Sedangkan Jumlah APBD Jatim tahun ini jumlahnya cukup besar, sekitar Rp. 35,1 triliun. Jika dilihat dari besarnya anggaran dan diukur dengan amanat undang-undang terkait penyediaan anggaran pendidikan sebanyak 20 persen, maka APBD Jatim seharusnya sudah mencapai 21 persen,” kata dia.
“Tapi jika ditelusuri lebih dalam, sebenarnya anggaran pendidikan yang murni bersumber dari APBD Jatim tidak sampai 10 persen. Ini akan tampak jelas ketika dana BOS tidak lagi ditransfer ke rekening Daerah oleh Pusat, tapi langsung ditransfer ke rekening Sekolah,” tambah dia.
Mathur meyakini, jika Pemprov Jatim menyiapkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen, maka akan muncul angka 7 Triliun murni dari APBD Jatim, maka beberapa persoalan di atas akan segera diatasi satu persatu.
“Pertanyaannya, apakah Pemprov Jatim akan menyiapkan dana pendidikan sebanyak itu? Ini tergantung political will dari Gubernur yang punya program beraroma surga, yaitu TisTas (gratis berkualitas), apakah hanya sekedar janji kampanyenya dan jargon belaka atau memang serius dengan komitmennya menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jatim, khususnya Madura,” kata dia.
Mathur mengaku akan sangat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan guru SMA/SMK atas dasar kemanusiaan dan akan mendesak Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan, agar dana BPOPP bisa dicairkan tiap awal bulan dan permukaan bulan, bukan dua bulan sekali apalagi dirapel tiga bulan.
“Kami dukung peningkatan kesejahteraan dalam dunia pendidikan, selain kehadiran Permendikbud nomor 8 Tahun 2019 terkait alokasi honor tenaga pengajar maksimal 50 persen dari dana BOS juga harus kita awasi pelaksanaannya,” ucap dia. Moh Iksan
