Bangkalan, Lingkarjatim.com,- Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Demokrasi, Misbah menyayangkan adanya pegawai dinas pertanian kabupaten Bangkalan yang menerima uang dari kelompok Tani penerima bantuan dana swadaya untuk mendukung kegiatan prasarana dan sarana pertanian berupa kegiatan pupuk untuk menuju pertanian organik melalui pengembangan unit pengolah pupuk organik (UPPO)
Menurutnya hal tersebut seharusnya tidak terjadi, karena akan menimbulkan berbagai penilaian dari masyarakat.
“Ya seharusnya tidak begitu, kalau tugas nya hanya sebagai pengawas ya seharusnya ngawasi saja, kalau begini kan jadi muncul pikiran aneh-aneh dari masyarakat,” ucapnya setelah mengetahui bahwa Kepala Sub Koordinator Pupuk, Pestisida dan Alsintan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (Dispertapahorbun) Bangkalan, Rudi Hariyanto menerima setoran uang dan menggunakan uang tersebut untuk membelanjakan beberapa alat bantuan, Selasa (19/12/23).
“Kalau memang ini bantuan swadaya masyarakat, ya biarkan masyarakat membelanjakan bantuan tersebut sesuai dengan harapan kelompok tani selama tidak melanggar aturan,” lanjutnya.
Kan tugas pengawas hanya mengawasi, kalau ada yang tidak sesuai ya diarahkan biar sesuai, jika tidak di indahkan bisa ikuti aturan selanjutnya, apakah pencairan termin selanjutnya tidak dicairkan atau apalah, kan sudah ada ketentuannya,” ucap Misbah.
Malah menurut Misbah kalau pengawas malah ikut berbelanja bantuan itu yang tidak bisa dibenarkan, walaupun bisa saja niatnya membantu.
Untuk diketahui Penyaluran bantuan hibah untuk mendukung Pertanian melalui pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kabupaten Bangkalan ditengarai bermasalah.
Pasalnya berdasarkan informasi yang diperoleh oleh tim media Lingkar Jatim bantuan uang dua ratus juta untuk masing-masing kelompok Tani yang seharusnya dibelanjakan secara swadaya ternyata harus di setor ke seseorang untuk kemudian dibelanjakan beberapa peralatan.
“Katanya swadaya, tapi kenapa harus setor dan dibelikan,” ucap salah satu informan yang sengaja namanya tidak dipublikasikan.
Tim media Lingkar Jatim mencoba mengkonfirmasi hal tersebut kepada Kepala Sub Koordinator Pupuk, Pestisida dan Alsintan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (Dispertapahorbun) Bangkalan, Rudi Hariyanto selaku yang mengawasi bantuan tersebut.
Kepada media Lingkar Jatim Rudi membenarkan bahwa beberapa kelompok tani menyetorkan sejumlah uang kepada dirinya untuk kemudian dirinya yang membelanjakan alat.
“Iya, setor ke saya,” ucapnya membenarkan bahwa dirinya menerima uang dari para kelompok tani tersebut lalu membelanjakannya Kamis (07/12/23).
Saat ditanya apakah cara tersebut tidak melanggar aturan, Rudi beralasan hal tersebut dilakukan karena khawatir apabila diserahkan ke kelompok tani untuk beli sendiri hasilnya tidak sesuai spek.
“Ya sebenarnya kalau kita serahkan ke petaninya iya kalau sesuai harapan, kalau tidak ? Saya juga yang kenak,” tegasnya.
Bahkan Rudi bercerita bahwa ada kelompok tani yang ingin membelanjakan tidak sesuai spek, sehingga dirinya melarang agar tidak menjadi temuan.
“Ya sebenarnya mau dibelanjakan yang murah tidak sesuai spek, saya tidak mau,” ucapnya menjelaskan bahwa sempat mau dibelanjakan yang tidak sesuai spek sama kelompok tani penerima bantuan tapi dirinya melarang.
Bahkan Rudi mengaku membiarkan kelompok tani yang mau beli sendiri atau melalui dirinya, baginya yang terpenting adalah sesuai dengan spek yang sudah di tentukan di pengajuan.
“Ada kelompok yang berangkat sendiri tak biarkan, monggo saya bebaskan, tidak saya permasalahkan, yang terpenting sesuai spek,” tukasnya.
“Yang Galis beli sendiri,” pungkasnya menjelaskan bahwa dirinya tidak mau terlalu intervensi.
