Dirinya juga menjelaskan bahwa belanja makan dan minuman rapat tersebut dilakukan secara langsung.
“Ya langsung pengadaan, kan nilainya itu kan tidak sejumlah, itu kan globalnya,” lanjutnya.
Namun dirinya enggan menyampaikan tempat langganan pengadaan makanan dan minuman untuk rapat yang sebesar Rp. 407.970.000 selama satu tahun tersebut.
“Ya bisa dilihat kalau mau lihat, dimana misalnya tinggal ketemu, kodim itu pengadannya sering, eh Lupa mas, kalau by adressnya kemana,” ungkapnya.
Dirinya menjelaskan bahwa pengadaan tersebut tidak hanya beli di satu tempat.
“Ya kalau di Madura di Bangkalan, mamin ya tidak hanya satu tempat pak, kan banyak yang menyediakan mamin, yang pengadaannya ke tempat itu misalnya,” lanjut pria yang juga menjabat kepala Satpol PP Bangkalan tersebut.
Namun lagi-lagi dirinya mengaku lupa ketika ditanya salah satu tempat yang biasa menjadi langganannya.
“Lupa mas, sampean kalau mau tanya tidak apa-apa kalau yang di pilkades bisa di kami, kalau yang di TMMD nanti tinggal kodim nanti juga bisa ditanya, kita juga bisa menanyakan ke kodim,” pungkasnya.
Padahal seperti yang ditulis sebelumnya Minimnya anggaran selalu menjadi alasan utama pemerintah kabupaten Bangkalan untuk tidak melakukan percepatan pembangunan di Kabupaten Bangkalan.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai masih sangat kecil selalu menjadi kambing hitam ketika disoroti tentang pembangunan yang jauh tertinggal.
Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) juga dinilai masih jauh dari harapan sehingga sempat mendapatkan peringatan dari Pj Bupati Bangkalan Arif Moelia Edi.
Saya ingatkan kepada teman-teman, ayo lebih fokus, kerja lah dengan baik, karena kalian sudah digaji oleh negara dan dengan keringat rakyat,” ujarnya, Jumat (15/12/2023).
Bahkan Pj Bupati Bangkalan mengatakan jika seandainya masyarakat mengetahui bahwa pajak retribusinya hanya untuk membayar ribuan pegawai di Bangkalan yang tidak ada kontribusinya bagi pelayanan rakyat maka rakyat akan marah.
“Kalau rakyat tahu hasil keringatnya hanya untuk membayar pegawai yang tidur, mereka akan marah,” tambahnya.
Bahkan Pj Bupati Bangkalan juga berupaya untuk melakukan penghematan secara besar-besaran diantaranya dengan akan melakukan perampingan birokrasi di berbagai OPD.
“Kita tahu anggaran di Bangkalan masih minus Rp10 miliar untuk tahun 2024. Jadi, untuk meminimalisir anggaran, kita berencana melakukan perampingan,” ucap pria yang akrab dipanggil dengan sapaan Arief (05/12/23) lalu.
Tidak hanya akan melakukan perampingan, bahkan Pj Bupati Bangkalan juga memangkas berbagai anggaran untuk kegiatan teknis.
“Semua kegiatan teknis kita kurangi, anggaran difokuskan untuk pelayanan masyarakat,” ujarnya. (Hasin)
