Dodik mengungkapkan, DPP seharusnya mendengar aspirasi kader di bawah, termasuk peninjauan peraturan organisasi (PO) yang digunakan saat Musda lalu. PO tersebut dinilai melanggar AD/ART.
“Saya mendengar juga soal DPP yang meminta kader mengirim protes ke mahkamah. Sebenarnya masuk akal juga ketika kader mempermasalahkan PO dan AD ART. Poin-poinnya memang tidak sesuai dengan eranya Demokrat dulu di era SBY,” katanya.
Menurut Dodik, kalau DPP masih nekat melantik Emil Dardak sebagai Ketua DPD Demokrat Jatim, sama saja tidak menghargai aspirasi kader di bawah. Dirinya meminta pelantikan ditunda.
Dodik juga mengingatkan, bahwa selama ini, partai bisa berjalan karena kerja keras kader di akar rumput. Mulai DPC, PAC, hingga rating. Kalau kader bawah mengatahui Demokrat tidak demokratis, bisa-bisa kader membelot.
“Saya pesen, Demokrat di awal nasional religius. Jangan tidak sesuai itu, jangan sampai saling sikut-sikutan dan zalim lah,” tandasnya. (Amal/Hasin)
